Bisnis

Petani tebu keluhkan pajak gula 10 persen

4.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
20:55
04 JUL 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menerima kunjungan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Timur di Gedung DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta.

Kedatangan APTRI Jatim untuk mengadukan keresahan yang sudah sangat mengkhawatirkan terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) pada industri gula rakyat. Dengan aturan tersebut, para pedagang gula dikenai pajak 10 persen.

Ketua APTRI Jatim yang juga menjadi ketua Paguyuban Koperasi Petani Gula Malang, Mohammad Hamim mengatakan bahwa pajak 10 persen kepada pedagang sejak Juni lalu menyebabkan petani sangat tercekik dan tidak menikmati keuntungan.

Menurutnya, pembayaran pajak itu dalam realisasinya di lapangan dibebankan kepada petani. Para pedagang hanya mau membeli tebu rakyat jika petani mau menyisihkan 10 persen untuk membayar PPN.

"Maksud kedatangan kami untuk meminta masukan atas keresahan yang sudah luar biasa dari petani tebu di seluruh Jatim. Itu berkaitan dengan diberlakukannya aturan penarikan pajak, para petani (dari) pembeli gula mengharuskan untuk menyisihkan 10 persen untuk membayar PPN," ujarnya.

"Padahal 10 persen itulah keuntungan yang seharusnya didapat petani, namun malah dikenai pajak, (contohnya), harganya saat ini Rp10.600 yang disisihkan 10 persen. Jadi petani gula hanya menerima Rp9.600. Biasanya satu orang bisa menjual dan menerima uang sampai Rp30 juta, tetapi (sekarang) hanya menerima Rp27 juta, yang Rp3 juta itu disisihkan untuk pajak 10 persen," sambungnya.

Selain itu, ketua paguyuban petani Jawa Timur itu juga meminta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito mengevaluasi penetapan harga eceran tertinggi (HET) gula kristal yang saat ini bernilai Rp12.500 per kilogram di pasaran.

Dari penetapan HET itu, menurutnya, para petani tebu hanya akan menerima pembelian sekitar Rp9.000 hingga Rp11 ribu per kg. 

"Mayoritas masyarakat (petani gula rakyat) di sana hanya memiliki perkebunan dibawah 1 hektare. Sangat keberatan di satu sisi pemerintah menetapkan PPN 10 persen, di sisi lain pemerintah menetapkan HET gula Rp12.500," keluhnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Cak Imin berjanji membantu petani tebu di seluruh nusantara agar pemungutan PPN 10 persen pada bahan pokok gula tidak terealisasi di masyarakat.

"Saya dan DPP PKB sebagai partai pendukung utama pemerintah dan Pak Jokowi meminta agar Dirjen Pajak menteri keuangan untuk tidak melaksanakan pemungutan PPN 10 persen kepada industri gula rakyat," katanya.

"Saya akan bertemu langsung dengan Bapak Presiden, supaya beliau mengeluarkan peraturan pemerintah atau Perpres yang memperjelas posisi petani gula," sambungnya

Cak Imin juga menegaskan, pihaknya akan terus berjuang bersama para petani tebu baik melalui DPR, kabinet dan juga melalui teman-teman media. 

"Agar kekhawatiran para petani tebu ini bisa teratasi dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan perjuangan saya untuk meneruskan harapan para petani ini bisa terlaksana secepatnya," ujarnya.

Cak Imin menegaskan, penarikan PPN 10 persen tidak tepat jika merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU PPN. 

Dalam putusan Nomor 39/PUU-XIV/2016 tersebut, MK menegaskan, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak tidak dikenakan PPN.

MK menyatakan, Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak” yang termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyebut pasal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, ada kemungkinan barang yang tidak masuk ke dalam 11 jenis sebagaimana penjelasan di pasal dimaksud tidak terkena PPN. Di sisi lain, jika barang tersebut dikenakan PPN, juga tak dapat disalahkan.

Cak Imin mengatakan bahwa pemberlakuan PPN 10 persen terhadap industri gula rakyat akan berimbas pada harga pembelian dari petani oleh pedagang di mana para pedagang itu akan membebankan pajaknya kepada petani.

Selain itu ia juga mengkritik kebijakan yang ditempuh Kementerian keuangan, menurutnya sangat tidak adil jika petani harus menerima beban pajak PPN 10 persen tetapi pemerintah malah membebaskan pajak gula impor.

"Di satu sisi harganya ditekan. Di lain sisi masih di tekan dengan PPN 10 persen, bahkan di sisi lain impor gula malah tidak terkena pajak," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR dari PKB, Cucun Syamsul Rizal juga menyayangkan penetapan HPP gula rakyat dan HET gula oleh nenteri perdagangan.

Menurutnya, sangat lucu jika petani di Indonesia tidak bisa menikmati kesejahteraan padahal Indonesia memiliki tanah yang sangat subur.

"Di satu sisi petani lagi berjuang untuk menghilangkan PPN 10 persen ini. Malah menteri (perdagangan) mengeluarkan harga di bawah produksi. Sangat aneh kalau negara yang kaya raya, subur, makmur malah petaninya gak dilindungi," ujarnya.

KATA KUNCI : , , , , ,
Terbaru
Bisnis