Investasi

Buruh kecam perselisihan pemerintah vs Freeport

4.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:52
02 MAR 2017
Dok. Freeport Indonesia
Reporter
Imam Bashori
Sumber
Rimanews

Rimanews - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengecam perselisihan yang tidak berujung antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia yang berdampak negatif bagi buruh seperti dirumahkannya sekitar 30 ribu buruh PT Freeport.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut tidak menutup kemungkinan akan terjadi PHK besar-besaran terhadap puluhan ribu buruh PT Freeport Indonesia dan ratusan ribu buruh yang menjadi suplier freeport. "Hal ini sudah ditandai dengan dipulangkan para pekeja asing di PT Freeport," terang Said Iqbal hari ini.

Kisruh Freeport bermula dari rencana pemerintah mengubah status PT Freeport Indonesia dari sebelumnya Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar bisa tetap melanjutkan operasi di Indonesia. Sementara, Freeport berkeras tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan dalam Kontrak Karya tahun 1991 silam.

Lantaran tidak ingin beralih status menjadi IUPK dan bersikukuh mempertahankan status Kontrak Karya (KK), Freeport menghentikan aktivitas produksi sehingga menyebabkan banyaknya karyawan yang dirumahkan dan diberhentikan.

Iqbal menjelaskan, KSPI mendukung penuh perjuangan serikat pekerja di PT Freeport Indonesia yang mendesak Pemerintah agar tidak terjadi PHK.

Dia menegaskan, tentang hal yang menjadi sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia, seperti perubahan besaran divestasi, perubahan kontrak karya menjadi IUPK, penurunan luas garapan pertambangan yang boleh dikerjakan PT Freeport Indonesia, dan lain-lain. KSPI berpendapat hal tersebut harus diselesaikan secepatnya dan saling menguntungkan kedua belah pihak. 

"Tanpa harus diembel-embeli 'Nasionalisme Semu' yang pada akhirnya merugikan puluhan ribu buruh PT Freeport Indonesia dan ratusan ribu buruh vendor dan suplier PT Freeport Indonesia yang makin terancam kehidupan dan masa depan keluarganya," sebut dia.

Selain itu, Said Iqbal mendesak Pemerintah dan manajemen PT Smelting di Gresik yang merupakan satu-satunya semelter di Indonesia yang mengolah konsentrat pertambangan PT Freeport Indonesia untuk memenuhi tuntutan para buruhnya yang sedang melakukan mogok kerja lebih dari satu bulan. 

Menurut Iqbal, tuntutan yang disuarakan oleh buruh PT Smelting adalah kenaikan upah dan menolak perubahan isi PKB secara sepihak oleh managemen untuk diturunkan kualitasnya. Tetapi sayangnya, PT Smelting telah bertindak arogan dengan melakukan PHK terhadap para buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dan tertib.

"Harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari PT Smelting dan Pemerintah untuk  mempekerjakan kembali 309 buruh yang di PHK. Karena mogok kerja yang dilakukan buruh Smelting sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga harus dilindungi. Termasuk dari ancaman PHK," tutup Iqbal. 

Terbaru
Investasi