Ekonomi

Freeport tak penuhi kewajiban di Indonesia sejak 2009

2.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
19:51
17 FEB 2017
Dok. Luhut Binsar Pandjaitan
Editor
Sumber
Antara

Rimanews - PT. Freeport Indonesia tidak memenuhi dua kewajibannya di Indonesia yakni untuk membangun smelter dan divestasi 51 persen yang seharusnya sudah dilakukan sejak 2009 silam, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

"Jadi sebenarnya apa yang kita minta sekarang itu , tidak ada yang baru. Jadi kalau enggak mau (lakukan) menurut saya aneh," katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, seperti dikutip dari Antara hari ini.

Sejak tanggal 12 Januari 2017, PT Freeport tidak mendapatkan izin ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak. Dampak dari terhentinya ekspor konsentrat Freeport tersebut, operasional pertambangan pada tambang terbuka Grasberg dan tambang bawah tanah di kawasan Tembagapura, Mimika untuk sementara waktu berhenti sejak 10 Februari 2017. Perusahaan asal Amerika Serikat itu juga telah merumahkan sebagian karyawan, terutama karyawan asing (expatriat) dan karyawan senior yang akan memasuki usia pensiun. Saat ini jumlah karyawan PT Freeport dan perusahaan-perusahaan privatisasi serta kontraktornya yang bekerja di area pertambangan di Kabupaten Mimika sekitar lebih dari 32 ribu orang.

Menurut Luhut ancaman Freeport McMoran untuk memangkas produksi dan mengurangi puluhan ribu tenaga kerja tidak mudah dilakukan. "Kami juga harus menghormati apa-apa yang ada. Kalau dilihat lagi mereka 2009 seharusnya sudah divestasi 51 persen, tapi tidak dilakukan. Harusnya bangun smelter juga dia tidak lakukan," ujarnya.

Freeport meminta kepastian hukum dan perlindungan fiskal agar tercapai kesepakatan kerja sama kembali antara perusahaan dan Pemerintah Indonesia.  Dengan berubahnya status kontrak pertambangan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka Freeport harus mengikuti ketentuan pemerintah terkait dengan pajak yang ditetapkan pemerintah sesuai amanat Permen Nomor 1 Tahun 2017. 

Namun, Freeport meminta kewajiban membayar pajak yang ditetapkan pemerintah harus bersifat  tetap sesuai dengan isi dari Kontrak Karya.

KATA KUNCI : ,
Ekonomi