Ekonomi

Jika penarikan PPN 10% tetap dijalankan, petani tebu bakal geruduk Istana Negara

3.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
07:06
05 JUL 2017
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Timur dan Ketum PKB, Cak Imin di gedung DPP PKB
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Timur mengaku telah beberapa kali membendung petani tebu Jatim yang ingin menggeruduk Istana negara lantaran diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) terhadap industri gula rakyat.

Ketua APTRI Jatim yang juga menjadi ketua Paguyuban Koperasi Petani Gula Malang, Mohammad Hamim menilai imbas diberlakukannya penarikan PPN 10% pada pembeli gula petani tebu rakyat, berefek terhadap kesejahteraan petani.

Hal tersebut dikarenakan para pembeli itu membebankan penarikan PPN 10% itu kepada petani saat hendak melakukan transaksi jual beli.

"Sebenarnya kami sudah mau demo ke Jakarta. Mau rame-rame, ini inisiatif dari petani sendiri tanpa ada yang membiayai, (hal itu dilakukan), Karena keuntungan 10% dari hasil produksi telah dibebankan untuk membayar PPN 10% dari pedagang," ujarnya saat menyampaikan keresahan para petani tebu digedung DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, kemarin.

Menurutnya jika pemerintah tidak mendengarkan aspirasi petani tebu itu ia khawatir para petani akan marah dan tidak bisa dibendung lagi

"Mereka sudah sangat ingin demo, satu kelompok (Kelompok petani tebu) saja mereka bisa mendatangkan 3 sampai 5 bis. Sebenarnya kami gak pengin demo-demo kaya gitu. Makanya kami datang ke sini (ke DPP PKB mengadukan Nasib) Berilah kamu solusi. Harapannya kalau jawaban kami nanti dalam batas waktu 1 bulan kok belum ada ketegasan saya khawatir mereka udah ga bisa di bendung lagi," ujarnya.

Senada dengan pria yang akrab disapa Gus Hamim, petani tebu asal Malang, Kholiq juga khawatir jika pemerintah tetap membiarkan penarikan PPN 10% itu maka petani akan malas untuk menolak dan tentunya swasembada pangan yang digaungkan Presiden Jokowi mustahil bisa terwujud.

"Jika dalam waktu satu sampai dua bulan tidak ada kepastian, kami khawatir nanti petani tidak akan mau tanam tebu lagi, karena rugi," keluhnya.

Menurut Kholiq, harga pasaran gula petani (HPP) sebesar Rp 10.600,- sebenarnya hanya mendatangkan keuntungan yang relatif kecil bagi para petani tebu lantaran Harga tersebut belum termasuk dengan pemotongan PPN sebesar 10%. Terlebih para pedagang terus menekan petani agar dapat membeli gula sesuai dengan harga yang sudah dikenakan PPN.

"Misalnya 1 hektar lahan hasil penjualannya sekitar Rp 30 juta. Nah 10% dari 30 juta kita sisihkan, itu banyak," katanya.

Menanggapi keresahan petani tebu tersebut, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan akan menyampaikan permasalahan itu ke Presiden. 

"Ini akan disampaikan. Masa Gula Impor malah tidak kena pajak (sementara lokal dipajak)," katanya.

Cak Imin menegaskan penarikan PPN 10% tidak tepat jika merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN) 

Dalam putusan Nomor 39/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah menegaskan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak tidak dikenakan PPN.

MK menyatakan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak” yang termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyebut pasal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, ada kemungkinan barang yang tidak masuk ke dalam 11 jenis sebagaimana penjelasan di pasal dimaksud tidak terkena PPN.

Tokoh asal Jombang sangat yakin, persoalan tersebut bisa diselesaikan. Mengingat ada putusan MK yang telah membatalkan pasal tersebut. "Tinggal buat peraturan (peraturan baru) menindaklanjuti putusan MK," ujarnya

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan sepakat meminta Menkeu Sri Mulyani untuk menunda pungutan PPN 10% kepada pedagang gula Cq APTR sesuai keputusan MK yang membatalkan Keputusan Mahkamah Agung (MA) pengenaan PPN terhadap 11 kebutuhan bahan pokok.

"Kami akan meminta Menkeu dan Dirjen Pajak untuk menaati keputusan MK pada 29 Februari 2017. Termasuk Permendag nomor 27 tahun 2017 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) yang jauh di bawah ongkos produksi petani," ujarnya.

Daniel juga berjanji akan mengangkat permasalahan keresahan petani tebu itu ke komisi IV saat melakukan Rapat kerja dengan Kementerian Pertanian.

"Masalah ini akan kami angkat dikomisi IV dan akan kami tanyakan kepada kementan, Akhir mggu ini atau minggu depan," ujarnya.

Menurutnya jika penarikan PPN 10% dan penetapan harga HPP gula rakyat itu tetap tidak pro pada rakyat maka Kemenkeu dan Pemerintah khususnya kementerian Pertanian dan kementerian perdagangan sama saja ingin menghancurkan keinginan Presiden terkait swasembada gula.

"Itu sama saja menghancurkan swasembada gula. (Kan) Kalo petani tak bisa mendapatkan keuntungan sama saja itu merusak program pemerintah, bukannya mendukung komiditi (Gula) ini menjadi unggul. Tapi malah kebijakannya menyusahkan petani," ujarnya.

Oleh karena itu ia menegaskan kepada para petani tebu bahwa PKB bersama partai lainnya di DPR bakal mendorong pemerintah agar bisa membereskan persoalan tata niaga yang tepat. 

"Agar nantinya indonesia bisa menjadi negara pengekspor, Masa kita impor gula, Ketiga tentu kita akan mendorong agar pemerintah memperbaiki tata niaga, bukan hanya dikomisi IV saja, tetapi juga di komisi XI dan komisi VI," ujarnya.

"Impor gak diganjal dengan pajak. Impor bebas kok produk lokal malah dikenai pajak. Jadi persoalan tata niaga ini harus kita pikirkan kedepannya, Kalo dirjen pajak narik PPN 10%, pedagang sih gampang saja (Gak kena imbasnya), Tetapi itu duitnya petani (dibebankan ke petani), Itu fakta dilapangan," tukasnya.

Terbaru
Ekonomi