Ekonomi

Realisasi pajak tak sesuai target, salahnya di mana?

5.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:13
24 JUL 2017
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Realisasi Penerimaan Pajak pada APBN 2017, disebut-sebut sulit untuk dicapai sesuai target. Sebab itu, belum lama ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan revisi asumsi terkait pertumbuhan Penerimaan Pajak dari 16% menjadi 13% yang menjadi sinyal kuat tidak tercapainya target Penerimaan Pajak pada APBN TA 2017. Hal tersebut menjadi penanda bahwa ada yang keliru dalam asumsi-asumsi dan target Penerimaan Pajak yang dipatok selama ini.

"Dalam APBN 2017, target Penerimaan Pajak dipatok sebesar Rp1.498,9 triliun atau naik 16,7 persen dibanding realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 sebesar Rp1.284,9 triliun. Target tersebut sebetulnya kurang realistis sehingga akhirnya harus direvisi. Salahnya di mana? Hanya ada pada 2 kemungkinan; kebijakan dan kinerja di lapangan," kata anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/07/2017).

Melencengnya realisasi terhadap target tidak kali ini saja terjadi, tapi sudah dari tahun ke tahun. Meski arah kebijakan diganti dan disempurnakan, tetap saja realisaasinya melenceng. Sehingga, sepertinya ini bukan lagi soal kebijakan saja, tapi lebih kepada soal kinerja lapangan yang ada di bawah komando Dirjen Pajak.

"Jelasnya, kinerja lapangan tidak berjalan maksimal sesuai target. Untuk diketahui, realisasi Penerimaan Pajak 2016 melenceng dari target APBN-P TA 2016 sebesar Rp1.539,2 triliun. Selanjutnya, realisasi Tahun 2015 sebesar Rp1.285 triliun juga melenceng dari target APBN-P Tahun 2015 sebesar Rp1.489,26 triliun," ujar dia.

Ditambahkan, melencengnya realisasi Penerimaan Pajak dari target menandakan ada kontra antara rancangan kebijakan dengan kinerja Penerimaan Pajak yang ada di APBN. Sehingga tidak aneh kemudian asumsi-asumsi yang ada, sering sekali direvisi, yang akhirnya mengganggu kredibilitas APBN. Padahal, masalahnya sebetulnya sudah bisa dilacak, yaitu soal penurunan rasio pajak yang dianggap memberi gambaran umum dinamika antar waktu sebagai indikator awal kondisi perpajakan, sejak tahun 2014 sebesar 11.4% terus mengalami penurunan. Tahun 2015 sebesar 10.7% dan Tahun 2016 menjadi 10.3%.

"Situasi ini sebetulnya sudah terbaca tapi karena kinerja di lapangan dirasakan masih belum maksimal, maka penurunan realisasi dan rasio pajak menjadi lebih sulit dibendung," ungkap politisi Gerindra itu.

Mestinya, perangkat teknis (dalam hal ini Dirjen Pajak) dapat mengambil pelajaran pada realisasi penerimaan sebelumnya, sebagai misal pada Tahun 2016 kan sudah bisa dibaca hal-hal sebagai berikut:

Pertama, PPh Non-Migas cenderung menurun. Sebagai contoh, pada realisasi Tahun 2016 hanya sebesar Rp630,1 triliun atau 76,9 persen dari target APBN-P TA 2016 sebesar Rp819,5 triliun.

Kedua, realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam yang tercatat hanya sebesar Rp64,9 triliun atau hanya 72,6 persen dari APBN-P TA 2016 sebesar Rp90,5 triliun. Penyebab tidak tercapainya target tersebut dapat dilacak pada Penerimaan Migas yang hanya Rp44,9 triliun atau hanya 65,3 persen dari APBN-P TA 2016.

Ketiga, temuan BPK tentang potensi Penerimaan Negara dari sektor pajak yang belum dioptimalkan sebesar Rp1,69 triliun berupa pajak yang belum tertagih dan denda keterlambatan.

"Hal-hal tersebut harusnya sudah bisa diantisipasi oleh Pemerintah, terutama dalam hal ini Dirjen teknis seperti Dirjen Pajak, ketika menyusun rencana dan target pada tahun-tahun selanjutnya,"kata Heri.

Oleh karena itu, Kita tidak bisa menunggu pulihnya kinerja ekspor-impor nasional untuk mendorong kinerja penerimaan PPh Non-Migas serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, kinerja ekspor-impor nasional belum bisa diandalkan untuk menjadi tumpuan karena belum pulihnya perekonomian global.

"Sebab itu, ke depan Dirjen Pajak sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara, di lapangan harus benar-benar serius untuk melaksanakan kebijakan pencapaian target penerimaan yang sudah dibangun lewat asumsi-asumsi yang diakui benar dan valid," kata anggota DPR dari Sukabumi itu.

Ia berpendapat, beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pajak oleh pemerintah dengan
optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan, evaluasi kritis terhadap perjanjian perpajakan internasional yang bisa merugikan serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan membayar pajak.

Selanjutnya, sinergi yang produktif antara Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai terutama dalam hal kebijakan mereview exemption PPN dan merancang insentif fiskal lainnya sampai soal perluasan objek barang kena cukai untuk mendongkrak penerimaan.

Langkah lainnya, tagihan dan denda pajak yang harus segera dioptimalkan serta sinergi konstruktif, contoh data online antara Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai sebagai institusi penerim pendapatan negara.

"Kalau pada akhirnya kebijakan perpajakan yang diakui sudah berada di jalan yang benar, maka berarti masalahnya ada pada orang-orangnya, lebih tepatnya kinerja orang-orang yang terlibat di lapangan. Dan masalah itu harus secepatnya dibereskan. Dirjen Pajak harus secepatnya mengevaluasi kinerjanya," pungkas Heri.

KATA KUNCI : ,
Ekonomi