Timur Tengah

Pemerintah masih selidiki penyanderaan 300 TKI di Saudi

6.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
20:46
07 APR 2017
Ilustrasi
Editor
Abdullatif Assalam
Sumber
Rimanews

Rimanews - Kasus dugaan penyanderaan dan penyiksaan terhadap 300 tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi masih diselidiki, kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal.

Informasi penyanderaan dan penyiksaan yang dilakukan perusahaan penyalur Aljeraisy didapat dari TKI yang berhasil kabur dan meminta perlindungan ke KBRI. Tapi, kata Iqbal, informasi tersebut belum berhasil diverifikasi.

"Meskipun demikian, kita sudah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Saudi untuk minta bantuan penelusuran kepada perusahaan tersebut dan juga kepada kepolisian di Riyadh kita juga sudah minta bantuan," kata Iqbal, dikutip dari VOA Indonesia.

"Namun hingga saat ini, untuk kasus Aljeraisy ini kita belum memiliki bukti yang cukup. Secara umum kasus ini sebenarnya adalah kasus TKI yang diberangkatkan secara non-prosedural atau ilegal."

Pejabat KBRI, lanjut Iqbal, sudah mendatangi lokasi penampungan tenaga kerja dan kantor Aljeraisy, tapi hanya menemukan empat warga negara Indonesia. Keempatnya sudah dimintai keterangan dan dipulangkan ke Indonesia.

Saat ini, Kemlu besama kepolisian sedang menelusuri pihak yang berperan menyalurkan TKI ilegal ke Saudi dari Indonesia.

"Pasti ada kerjasama, itu yang sedang kita telusuri saat ini, siapa perusahaan di Indonesia yang memberangkatkan. Kita khawatirnya yang memberangkatkan individu bukan perusahaan. Yang ada di kita perusahaan yang mengurus visa di Kedutaan Saudi. Jadi kita punya nama perusahaannya tetapi perusahaan ini adalah perusahaan yang hanya menjual jasa proses pengurusan visa di Kedutaan Saudi," kata Iqbal.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, terungkapnya kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan tiga ratus tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi merupakan salah satu bukti tidak efektifnya moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah.

Hal itu disebabkan tidak adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat sehingga pengiriman TKI sektor informal tetap mengalir. Siapapun pelakunya, kata Wahyu, harus dihukum berat sesuai kejinya praktek perdagangan manusia.

"Ini memperlihatkan bahwa moratorium atau penghentian permanen itu juga harus difikirkan ulang karena jika tidak implikasinya mereka yang tetap berangkat ke sana itu akan sangat potensial mengalami kerentanan-kerentanan seperti tersekap dan juga menjadi korban perdagangan manusia," jelas Wahyu.

Timur Tengah