Kumpulan Berita DPR Terbaru
Terbaru
21 Agustus 2017 | 16:35
Sebelas pelanggaran KPK versi Pansus Angket DPR Perseteruan Tim Pansus Angket DPR versus KPK sepertinya akan semakin memanas dan mengerucut. Pasalnya, Pansus Angket KPK menemukan 11 pelanggaran yang dilakukan ...
16 Agustus 2017 | 17:20
Novanto selamatkan kesucian teks proklamasi? Ketua DPR RI Setya Novanto tidak menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR RI sekaligus mendengarkan pidato Presiden Jokowi tentang nota keuangan RAPBN ...
15 Agustus 2017 | 12:31
Gagasan miring pembangunan apartemen anggota DPR Rencana pembangunan apartemen untuk anggota DPR merupakan bagian dari apa yang disebut DPR dengan grand design parlemen modern. Pada tahun 2015 lalu, wacana ...
15 Agustus 2017 | 10:37
DPR bangun gedung baru, untuk apa? Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan anggaran Rp 5,7 triliun pada Tahun Anggaran 2018 menuai kritikan. Dana sebesar itu bakal dipakai membangun kompleks DPR di lahan bekas ...
11 Agustus 2017 | 20:10
Miko bohong soal rumah sekap? Pansus Angket KPK mendatangi rumah sekap sebagaimana disampaikan oleh tersangka suap Akil Muktar, Miko Panji Tirtayasa. Miko menceritakan pengalaman pahitnya selama di berada di ...
11 Agustus 2017 | 14:33
Beda DPR dan KPK soal rumah sekap Pengakuan dari tersangka kasus suap Akil Muktar, Miko Panji Tirtayasa kepada Pansus Angket KPK beberapa waktu lalu mengejutkan seluruh anggota Pansus Angket KPK. Tidak hanya ...
10 Agustus 2017 | 17:05
Mengapa DPR layak bangun gedung baru? Rencana pembangunan gedung baru DPR RI yang sempat heboh pada tahun 2010 silam kini muncul kembali. Saat itu gelombang protes dari masyarakat begitu kuat hingga akhirnya ...
31 Juli 2017 | 14:13
Gunakan dana haji untuk infrastruktur tidak tepat dan bahaya Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menegaskan, penggunaan dana haji sebagaimana dikemukan oleh Presiden Jokowi untuk  pembangunan infrastruktur ...
28 Juli 2017 | 19:30
Presiden diminta jujur dan tidak salahkan DPR Wakil Ketua Pansus RUU PemiluYandri Susanto meminta Presiden Joko Widodo untuk jujur dan tidak menyalahkan DPR terkait presidential threshold (PT) 20 ...
26 Juli 2017 | 19:58
Dianggap mulai melenceng, PAN evaluasi keikutsertaan di Pansus Angket KPK Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) akan mengevaluasi keikutsertaan mereka dalam Panitia Khusus Hak Angket KPK karena dinilai mulai ...
26 Juli 2017 | 14:58
Gerindra keluar Pansus Angket KPK karena rawan dimanfaatkan Jokowi Rimanews - Fraksi Partai Gerindra memutuskan keluar dari Panitia Khusus Hak Angket KPK karena rawan dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo ...
25 Juli 2017 | 07:45
Yulianis: Mantan komisioner KPK terima uang Rp1 miliar dari Nazaruddin Mantan wakil direktur keuangan PT Permai Group, Yulianis membuat beberapa pernyataan mengejutkan dalam rapat dengar pendapat umum (RPDU) ...
24 Juli 2017 | 20:33
Gerindra mundur dari Pansus Hak Angket KPK Rimanews - Fraksi Partai Gerindra mengundurkan diri dari Panitia Khusus Hak Angket KPK karena mencium adanya upaya untuk melemahkan lembaga antirasuah itu oleh oknum ...
20 Juli 2017 | 14:41
Politisi Demokrat sampaikan duka cita kepada Setnov Politisi Partai Demokrat, Benny K Harman menyampaikan duka cita kepada Ketua DPR Setya Novanto, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ...
19 Juli 2017 | 17:01
Mantan ketua Pansus RUU Ormas dukung HTI gugat putusan pemerintah Mantan Ketua Pansus RUU Ormas Malik Haramain mendukung langkah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menggugat keputusan pemerintah mencabut ...
17 Juli 2017 | 18:43
DPR sebut kebijakan bebas visa buat Indonesia jadi negara kacung Anggota Komisi I DPR Elnino Husain Mohi mengatakan, pemerintah harus mengkaji ulang tiga Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemberlakuan bebas ...
17 Juli 2017 | 12:24
DPR bahas Perppu Ormas siang ini Pimpinan DPR bersama para pimpinan fraksi akan membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang ...
15 Juli 2017 | 21:40
Dana parpol tunggu pandangan fraksi di DPR Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan wacana kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol) yang disampaikan Pemerintah masih menunggu ...
10 Juli 2017 | 18:02
Yusril: DPR berhak bubarkan KPK Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa DPR mempunyai wewenang untuk membubarkan KPK. Dia membandingkan pembubaran KPK dengan komando pemulihan ...