Hukum

LBH Masyarakat Kecam Pemidanaan Haris Azhar

4.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
01:44
04 AGS 2016
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar.
Reporter
Fathor Rasi
Sumber
Rimanews

Rimanews - Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat mengecam pengaduan tindak pidana penghinaan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar.

Pengaduan tersebut terkait dengan catatan Haris Azhar mengenai pembicaraan yang ia lakukan dengan almarhum Freddy Budiman di Nusakambangan pada 2014 lalu.

"Kami menilai bahwa pemerintah seharusnya menanggapi catatan yang diungkap Haris Azhar sebagai sebuah katalis perbaikan diri, reformasi institusi, dan pengkajian ulang kebijakan narkotika," tulis LBH Masyarakat dalam rilis persnya, Rabu (03/8/2016). 

Menurut LBH Masyarakat, cerita yang diungkap Haris Azhar sebaiknya digunakan pemerintah untuk memeriksa beberapa hal yang secara implisit terungkap dalam catatan itu, antara lain: CCTV yang menyorot Freddy Budiman, catatan kunjungan penjara, serta penelusuran transaksi keuangan penegak-penegak hukum yang terkait dengan kasus tersebut.

"Pemerintah justru saat ini menunjukan wajah anti-kritik yang tentu jauh dari nilai-nilai demokrasi yang ingin dicapai negeri ini. Tindakan pengaduan ini memperlihatkan tangan besi pemerintah yang kerap menepuk dada bangga atas prestasi yang diklaim sendiri, namun menampar keras setiap orang yang ingin memberi masukan demi perubahaN," sabung LBH masyarakat.

Melalui rilis pers tersebut, LSM ini menilai Pemerintahan Jokowi-Jk tidak ingin dikenang sebagai sebuah pemerintahan yang menjadi jawara dalam hukum dan hak asasi manusia, melainkan sebagai otoritas yang membungkam semua kritik tajam yang menghunusnya.

"Sikap keras yang ditunjukan pemerintah terhadap kritik atau cerita semacam ini justru membuat publik bertanya-tanya, Ada apa sebenarnya? yang dalam banyak hal malah memperburuk citra yang dibangun pemerintahan ini," tulisnya.

LSM Masyarakat selanjutya mendesak BNN, TNI, dan Polri untuk:

1.Segera mencabut aduan penghinaan terhadap Saudara Haris Azhar.

2. Mempercepat reformasi institusi dan memproses hukum anggota institusi yang menjadi pelindung bagi pengedar gelap narkotika.

Selain BNN, TNI dan Polri, mereka  juga mendesak Presiden untuk melakukan tiga hal, antara lain:

1. Mengkaji ulang kebijakan narkotika yang saat ini diterapkan Indonesia.

2. Mendorong Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi ke institusi penegak hukum untuk mengindentifikasi oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam penegakan hukum narkotika.

3. Melakukan moratorium hukuman mati selagi mereformasi institusi penegak hukum.

Terbaru
Hukum