Hukum

Kasus korupsi pajak, Dirjen ungkap pertemuan dengan adik ipar Jokowi

2.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
17:15
13 MAR 2017
Dok. Dirjen Pajar Ken Dwijugiasteadi (Foto: Antara)
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengaku kenal dan pernah bertemua dengan adik ipar Presiden Joko Widodo, Arief Budi Sulityo, September tahun lalu di kantornya untuk membicarakan tax amnesty.

"Kenal saat dia (Arief) ke ruangan saya bersama Rudi (Prijambodo Musdiono)," kata Ken saat memberikan kesaksian di persidangan perkara suap penghapusan tunggakan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, hari ini.

Pernyataan itu sesuai dengan BAP dalam dakwaan bos PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair yang menyebut Arief bertemu dengan Ken pada 23 September 2016.

Dalam perkara ini, Rajamohanan didakwa menyuap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno sebesar US$ 148.500 (Rp1,98 miliar) dari komitmen Rp6 miliar.

Ken mengaku, sebelum melakukan pertemuan dengan Arief, dia dihubungi oleh Handang Soekarno, melalui Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv.

"Kalau tidak salah Arief ketemu Haniv, lalu bilang mau ketemu saya. Kemudian Haniv telepon Handang. Saya bilang silakan saja, siapapun wajib pajak yang ingin bertemu saya akan saya temui. Hercules saja saya temui kok," ujarnya.

Dia menjelaskan, Arief dan Rudi menanyakan pembayaran tax amnesty karena memiliki beberapa perusahaan di Jawa Tengah. "Tapi tidak menyebutkan secara khusus soal PT EKP," katanya.

Dalam kesaksiannya, Ken juga mengatakan bahwa Handang telah melampaui batas wewenangnya sebagai penyidik Direktorat Kemenkeu dengan masuk dan mencampuri urusan pajak pada kantor wilayah pajak DKI Jakarta.

"Handang ini penyidik Direktorat Keuangan, di bawah Direktur penegakan hukum, dia tidak boleh ikut mengurusi urusan Kanwil (Kanwil Jakarta Khusus), yang bukan wewenangnya," jelasnya.

Jaksa penuntut umum KPK sempat menanyakan, apakah Ken telah melakukan intervensi kepada Kepala Kakanwil DJK, Johny Sirait terkait Pencabutan Pengukuhan Kena Pajak, PT EKP.

Menjawab pertanyaan jaksa, Ken membantah melakukan intervensi kecuali hanya mengeluarkan imbauan kepada Jhony berupa pengecekan aturan pajak sesuai aturan yang berlaku. 

"Saya hanya meminta gunakanlah aturan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang benar," ujar Ken. 

Ken membeberkan, instruksi menggunakan aturan pajak sesuai PMK ditujukan kepada semua Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak DKI. Sebab menurutnya, banyak keluhan yang masuk ke mejanya terkait aturan pajak. 

"Saya datang ke semua Kakanwil Pajak, termasuk yang di Kalibata (Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam) untuk melihat apa kendala Kakanwil khusus penerimaan turun. Mungkin karena restitusi banyak," kata Ken. 

Terbaru
Hukum