Hukum

Gamawan: DPR minta proyek e-KTP murni dibiayai APBN

1.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:33
16 MAR 2017
Dok. Mantan Mendagri Gamawan Fauzi (Foto: Antara)
Editor
Dede Suryana
Sumber
Antara

Rimanews - Mantan Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan Komisi II DPR RI periode 2009-2014 yang mengusulkan perubahan sumber anggaran proyek pengadaan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP/KTP-E).

"DPR minta supaya diupayakan dengan anggaran APBN murni karena sebelumnya ada PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri)," kata Gamawan saat menyampaikan kesaksian dalam sidang kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, hari ini. 

Pernyataan itu disampaikan Gamawan saat bersaksi untuk dua terdakwa suap e-KTP yang merupakan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kementerian Dalam Negeri, Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi, Sugiharto.

Irman dan Sugiharto didakwa melakukan perbuatan memperkaya dirinya sendiri, juga telah memperkaya 76 orang lain, serta lima korporasi, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,31 triliun. Gamawan juga disebut dalam dakwaan Irman sebagai salah satu penerima uang e-KTP.

Menurut Gamawan, usul perubahan anggaran tersebut dibahas dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR.

Dia juga menjelaskan bahwa kementerian sudah meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal penganggaran proyek e-KTP. KPK, kata dia, menyarankan proyek tersebut dikawal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Saya minta Sekjen bersurat ke LKPP dan BPKP minta dikawal, didampingi istilahnya," ucapnya.

Gamawan mengungkapkan, kementerian juga meminta LKPP mengawal lelang elektronik proyek tersebut, namun di tengah jalan terjadi perbedaan pendapat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Karena antar-lembaga, PPK dan LKPP beda, bukan kewenangan saya. Saya suratkan ke Wakil Presiden," katanya.

Selanjutnya Wakil Presiden membentuk tim untuk memediasi perbedaan antara LKPP dan PPK dan Gamawan merasa persoalan tersebut sudah selesai.

Gamawan mengaku tidak pernah mendengar adanya pengelembungan dari laporan pejabat PPK dan ketua panitia pengadaan.

"Saya tidak tahu tentang itu, karena yang saya tahu itu yang dilaporkan saja. Saya tanya tender ada banyak vendor, bilang tidak ada yang di bawah Rp7 triliun, saya tanya ini yang tender ini baru dibilang Rp5,9 triliun dan logikanya ya saya tanda tangan. Saya minta pengawasan oleh BPKP, KPK, Polri, Kejaksaan," tuturnya.

Terbaru
Hukum