Hukum

Polisi kerjasama dengan BPN berantas mafia tanah

1.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:32
17 MAR 2017
Reporter
Febrianto
Sumber
Rimanews

Rimanews - Mabes Polri dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pemberantasan mafia tanah. Selain pemberantasan mafia tanah, diteken pula MoU tentang sertifikasi aset-aset milik Polri.

"Bapak Presiden, salah satu kebijakan beliau adalah ingin meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat betul-betul mendapat layanan yang baik mendapatkan layanan terbaik sekaligus masyarakat merasakan kehadiran negara dan pemerintah sehingga kebijakan penting bapak presiden semua terkait publik harus berbenah, termasuk kepolisian," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, hari ini. 

Dalam MoU ini Polri dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang sepakat mendorong upaya mekanisme pencegahan dengan membenahi sistem dan prosedur kepengurusan sertifikat tanah. 

Sehingga nantinya dapat meminimalisir praktik kecurangan di lapangan. Penindakan adalah upaya terakhir ketika upaya pencegahan tidak bisa dilakukan.

"Ini banyak praktik-praktik, kelompok-kelompok mafia yang sudah main. Baik di bidang penegakkan hukum, mereka sampai ke jajaran hukum. Mereka sudah mengerti jalur-jalurnya. Akibatnya banyak jalur-jalur tanah terjadi oleh mafia pertanahan ini overlapping. Sehingga Harga tanah mahal dan naik terus lagi," kata Tito. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil sepakat dengan Kapolri untuk memberantas mafia pertanahan. Dia menilai mafia pertanahan sudah makin meresahkan. 

"MoU ini dasar bagaimana kita ciptakan kepastian hukum dan bagaimana kita cegah mafia pertanahan ini yang banyak konflik. Kemudian tadi bagaimana praktek-praktek pelanggaran hukum," kata Sofyan. 

"Kami minta dukungan kepolisian, saber pungli, kita akan terus melakukan perbaikan sistem, mekanisme pencegahan internal. Tetapi nanti kalau terjadi pelanggaran, itu tindakan kepolisian," ungkap Sofyan.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
Hukum