Hukum

Dirut BUMN banyak terjerat korupsi, KPK minta Rini lakukan pembenahan

2.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
13:31
08 MEI 2017
Menteri BUMN Rini Sumarno
Editor
Dhuha Hardiansyah
Sumber
Rimanews

Rimanews - Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri BUMN Rini Sumarno untuk membenahi organisasi perusahaan milik negara menyusul marakanya kasus korupsi yang melilit sejumlah petinggi perusahaan. 

"Penanganan kasus yang melibatkan sejumlah pimpinan direksi BUMN ini diharapkan menjadi perhatian yang serius bagi kementerian BUMN," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (8/5)

Mantan Aktifis ICW itu secara tegas meminta Rini memperhatikan permalasahan tersebut secara serius. "Tentu saja di sini Menteri BUMN agar memperhatikan secara serius," ujarnya.

Menurutnya, langkah Kementerian BUMN memecat petinggi perusahaan BUMN yang ditetapkan sebagai tersangka dinilai belum cukup menanggulangi persoalan serius ini.

Buktinya, korupsi masih saja dilakukan petinggi perusahaan pelat merah tersebut. Oleh karena itu Febri meminta Rini untuk mempelajari lebih jauh faktor-faktor penyebab yang membuat perusahaan BUMN menjadi sarang koruptor dengan membangun sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi.

"Tidak cukup hanya dengan memberhentikan ketika sudah menjadi tersangka, tetapi hal ini dipelajari lebih lanjut apa sebenarnya faktor yang menjadi penyebab. Kemudian, ada banyak indikasi korupsi di BUMN, agar penindakan dan pencegahan bisa berjalan beriringan," katanya.

Terbaru, KPK menetapkan mantan Dirut PT Jasindo, Budi Tjahjono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penunjukan dan pembayaran agen dalam lelang penutupan ansuransi "oil and gas" pada 2009, serta jasa asuransi dan aset proyek pada 2012 di BP Migas.

Budi diduga memerintahkan bawahannya menunjuk perorangan tertentu untuk menjadi agen dalam lelang yang diikuti konsorsium yang dipimpin PT Jasindo di BP Migas pada 2010-2012 dan 2012. Kedua agen itu mendapat komisi dari Jasindo lantaran konsorsium yang dipimpin perusahaan pelat merah tersebut memenangkan lelang. 

Padahal, kehadiran kedua agen tersebut tak diperlukan dan tak melakukan kegiatan apa pun terkait lelang yang diikuti Jasindo dan konsorsiumnya. Pembayaran fee kepada kedua agen tersebut diduga mengalir kepada sejumlah pejabat Jasindo. Akibatnya, keuangan negara diduga dirugikan sekitar Rp 15 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Budi Tjahjono disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomer 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelum itu, mantan Dirut Pelindo II, RJ Lino menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC), mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pembelian pesawat dan mesin pesawat. Kemudian Dirut PT PAL, M. Firmansyah Arifin yang menjadi tersangka suap penjualan dua kapal perang ke pemerintah Filipina.

KATA KUNCI : , , , , ,
Terbaru
Hukum