Hukum

KPK nilai bebas bersyarat jaksa urip lukai keadilan hukum

2.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
08:46
16 MEI 2017
Urip Tri Gunawan
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - KPK menilai pemberian bebas bersyarat kepada mantan jaksa, yang terjerat skandal suap penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Urip Tri Gunawan, dapat melukai rasa keadilan masyarakat.

Urip divonis 20 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor Jakarta lantaran terbukti menerima suap sebesar US$ 660 ribu atau setara Rp 8,77 miliar dari kerabat Sjamsul Nursalim, Artalyta Suryani.

"Kalau ada seorang terpidana dihukum berat oleh pengadilan, dan belum menjalani setengah (masa tahanan) saja sudah bisa menghirup udara bebas, saya pikir itu bisa melukai keadilan publik," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/05/2017).

KPK juga meminta kepada Ditjen Pas, yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan bebas bersyarat terhadap Urip, apalagi dia baru menjalani masa tahanan selama sembilan tahun sejak divonis 2008. Sehingga, harus ada peninjauan ulang untuk melaksanakan keputusan bebas bersyarat itu.

"Karena seingat saya, dia dipidana selama 20 tahun. Seharusnya dilakukan semaksimal mungkin. Kalaupun ada hak-hak UU, harus dilaksanakan dengan hati-hati,"‎ ungkap Febri.

Urip dinyatakan bebas bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Jumat. 

"Urip Tri Gunawan telah memperoleh Pembebasan bersyarat dari Lapas Klas I Sukamiskin pada Jumat, 12 Mei 2017," ujar Kepala Sub Bagian Publikasi Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Syarpani saat dikonfirmasi, Senin. 

Syarpani juga mengungkapkan bahwa Urip, yang terjaring dalam operasi tangkap tangan penyidik KPK dinilai telah memenuhi syarat untuk menerima pembebasan bersyarat atas dasar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013. 

"Sudah memenuhi syarat (bebas bersyarat)," ujar Syarpani. 

Walaupun telah dinyatakan bebas, saat ini Urip masih berstatus wajib lapor setiap bulannya ke Balai Pemasyarakatan Klas I Surakarta hingga batas tanggal bebas sesungguhnya pada 16 Desember 2023 mendatang.

"Bahwa yang bersangkutan wajib lapor setiap bulan ke balai pemasyarakatan, karena bebasnya bersyarat," ujarnya. 

Terbaru
Hukum