Hukum

KPK tegaskan lembaganya tak bisa jadi sasaran Hak Angket oleh DPR

7.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
06:01
14 JUN 2017
Ilustrasi
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief mengatakan lembaganya bukan objek yang tepat untuk menjadi sasaran Hak Angket oleh DPR, karena Hak Angket seharusnya ditujukan pada pemerintah atau ranah eksekutif.

"Bahasannya ada beberapa hal kami lihat mulai dari prosesnya pembuatan Angket. Mulai dari ketidak kuorumnya. Apakah KPK merupakan subjek dan objek angket yang benar, seperti itu yang kita bahas. Untuk sementara kami lihat sepertinya seharusnya angket itu tidak cocok untuk lembaga KPK karena ditujukan untuk pemerintah yang di bawah ranah eksekutif," ujar Syarief usai pertemuannya dengan pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji, di gedung‎ KPK, Selasa (13/06/2017).

Berdasarkan pendapat para pakar hukum itu, Syarief juga mempertanyakan keabsahan Pansus Hak Angket karena tidak diwakili oleh seluruh fraksi. Padahal, dalam Pasal 201 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) mensyaratkan unsur hak angket harus terdiri dari semua unsur fraksi di DPR.

"Termasuk kalau kita lihat rumusan Pasal, yang harus semua fraksi terwakili. Tapi yang sekarang bahkan ada tiga (fraksi) yang belum terwakili," ujarnya

Meskipun demikian, Syarief mengatakan, hal tersebut belum menjadi keputusan dan sikap resmi KPK. Menurutnya, KPK masih terus mengkaji dan membahas Pansus Hak Angket bersama sejumlah para pakar. 

Syarief meyakini, Hak Angket yang tengah bergulir dan menjadi pembahasan wakil rakyat di Senayan tidak akan menggangu kinerja dan tidak akan menjadi hambatan untuk menuntaskan kasus-kasus yang digarap KPK.

"Kami konsultasi biasa. Kami juga tetap lakukan kerja-kerja kami seperti biasa. Jadi enggak terganggu dengan (Hak) Angket ini," katanya.

Terbaru
Hukum