Hukum

Handang bantu Rajamohan karena adik ipar Jokowi

3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:55
14 JUN 2017
Dok. Handang Soekarno
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, mengatakan dirinya membantu menyelesaikan pengurusan permasalahan pajak PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia milik Ramapanicker alias Rajamohan karena ia memandang adik ipar Jokowi, Arief Budi Sulistyo.

Menurut dia, jika tidak ada Arief dirinya tidak bakal membantu mengurus penyelesaian permasalahan pajak (restitusi), Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN), penolakan pengampunan pajak atau tax amnesty, pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan (Bukper) pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) Kalibata dan Kantor Kanwil DJP Jakarta Khusus.

"Sebenarnya saya enggak akan membantu Mohan kalau enggak ada Arief, karena siapa sih Mohan ini," ujarnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, hari ini.

Dalam persidangannya, Handang menceritakan, ia mengenal secara langsung dengan pengusaha asal India itu pada tanggal 6 Oktober 2016.

"Saya berjumpa pertama kali tanggal 6 oktober, kenalnya sebagai Wajib Pajak PT EKP Indonesia. (Tapi) Sebelum tanggal 6 Oktober saya sudah kenal namanya melalui Pesan Whats Apps, karena mohan kirim chating wa pada tanggal 5 Oktober," ujarnya.

Sebelumnya, pada tanggal  3 Oktober dirinya baru dengar nama Rajamohanan setelah ada pesan Whatsapps dari Ipar Jokowi.

"Sebelum tanggal 5 oktober saya pernah dengar namanya pada 3 oktober, itu kenalnya melalui chatingan saya sama pak arif (Arief Budi Sulistyo)," ujarnya.

Dari pesan yang dikirimkan oleh Arief tersebut ia baru mengetahui bahwa temannya adik Iriana Jokowi itu sedang mengalami permasalahan pajak. 

"(Pesan itu) berisi tentang permasalahan PT EK Prima Indonesia, Disitu ada yang namanya Mohan," ujarnya.

Sebagai informasi dalam kasus ini Handang Soekarno didakwa telah menerima uang tunai sebesar USD 148.500 atau Rp 1,9 miliar dari total 6 Milyar yang telah di janjikan dari Country Director PT EKP Ramapanicker Rajamohanan Nair.

Atas perbuatan tersebut Handang didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31/1999 yang telah diubah UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terbaru
Hukum