Hukum

Handang beber penggunaan uang suap dari Rajamohanan

3.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
16:18
14 JUN 2017
Country Director PT EKP Ramapanicker Rajamohanan Nair
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Mantan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno mengatakan bahwa uang suap yang digelontorkan pemilik PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia milik Ramapanicker alias Rajamohanan akan digunakan untuk empat hal.

Pertama yakni untuk membantu pembiayaan tim formal pemerintah dalam perkara di MK terkait Judicial Review Undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 

"Saya ada kebutuhan untuk Uji Materi di MK. Pak Dirjen menyampaikan kepada saya, kalau bisa saya ikut membantu menyampaikan uji materi undang-undang tax amnesty di MK terkait  permasalahan ini sudah ada tim formal antara Ditjen Pajak, Kemenkeu, Kumham, dengan koordinatornya adalah Menko. Tapi Pak Dirjen menyampaikan kamu bantu supaya bisa lancar," ujarnya di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu (14/06).

Menurutnya, sebagai bawahan, dirinya akan membantu apa pun perintah atasannya, dan karena dalam Uji materi itu tidak dibiayai oleh negara maka ia berinisiatif untuk mencarikan dana tersebut dari pihak swasta.

"Jadi begini yang mulia, atasan saya perintahkan saya untuk membantu, dan karena tidak dianggarkan maka saya berinisiatif sendiri," ujarnya.

Tujuan yang kedua yakni saat itu dirinya ingin membantu ajudan Dirjen Pajak Andreas Setiawan. "Ada sahabat saya, waktu itu sedang membutuhkan uang namanya Andreas," ujarnya.

Kemudian untuk yang ketiga Handang mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Oleh karena itu, ia mengaku sangat menyesal melakukan perbuatan ini. "Saya sendiri juga ada kebutuhan pribadi, saya menyesal," katanya.

"Yang keempat itu muncul pada saat pertemuan (sebelumnya tidak ada pikiran) karena ada permintaan juga pada pak Hanif (tentang duit tersebut) dari Pak Mohan," ujarnya.

Menanggapi alasan pertama terkait kebutuhan uang dari swasta yang dilakukan secara melawan hukum, hakim pun menanyakan alasan tersebut. Menurut Hakim, apakah saat Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi memerintahkan uji Materi di MK, apakah terdakwa berpikiran membutuhkan uang sehingga harus melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menerima suap.

"Pada saat beliau (Dirjen Pajak Ken) meminta tolong, di dalam pemikiran saya, proses penyelesaian ini adalah di luar tim formal yang sudah dibentuk. Bahwa tim ini, perkembangan keikutsertaan wajib pajak berjalan lambat, karena tiga kali sidang uji materi di MK, selalu ada gerakan massa dan media yang meliput, sehingga membuat kepastian hukum terhadap wajib pajak cukup berpengaruh," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengaku bahwa uang tersebut juga untuk membiayai kegiatan seminar dan kajian hukum dan budaya terkait permasalahan tax amnesty. Oleh sebab itu, pihaknya bekerja sama dengan ormas Indonesia Kerja.

"Saya merintis kegiatan, kerja sama dengan ormas Indonesia Kerja. Kerja sama itu bentuknya dengan melakukan kajian hukum, seminar, proposal dan dokumentasi," ujarnya.

Menanggapi dalih tersebut, Hakim pun bertanya-tanya. Menurut hakim, pemasukan negara terbesar berasal dari pajak, tidak mungkin jika Ditjen pajak memakai uang dari swasta untuk kepentingannya sendiri, "Apalagi ini orang (Rajamohanan) sedang bingung minta bantuan," ujarnya.

Handang mengatakan bahwa anggaran di Dirjennya terkait Kajian hukum, seminar dan kerja sama dengan budayawan dan ormas terkait Tax Amnesty belum dianggarkan. Oleh karena itu, ia berinisiatif melakukan hal tersebut.

"Soal Kajian, seminar dan kerjasama dengan budayawan tidak dianggarkan. Ini pertama kali saya melakukannya," katanya.

Dalam kasus ini, Handang Soekarno didakwa telah menerima uang tunai sebesar USD 148.500 atau Rp 1,9 miliar dari total 6 Milyar yang telah dijanjikan dari Country Director PT EKP Ramapanicker Rajamohanan Nair.

Atas perbuatan tersebut, Handang didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31/1999 yang telah diubah UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terbaru
Hukum