Hukum

Jokowi tak bisa intervensi Pansus Hak angket KPK

8.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
06:01
15 JUN 2017
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Mantan Ketua KPK, Taufiqurahman Ruki mengatakan meskipun pimpinan KPK meminta presiden Joko Widodo supaya mengintervensi Pansus Hak Angket KPK, presiden tidak akan bisa memenuhi permintaan pimpinan KPK tersebut.

"Saya gak tahu persis apakah KPK minta presiden intervensi Hak Angket KPK. Kalau pun benar minta presiden intervensi pansus, presiden tidak bisa mengintervensi Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk oleh DPR RI," kata Ruki kepada Rimanews.com di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/06/2017).

Ia menduga, kedatangan pimpinan KPK ke presiden, MA dan MK adalah dalam rangka konsultasi guna mengantisipasi keputusan Pansus Hak Angket KPK.

"Mungkin KPK harus antisipasi apa keputusan Pansus Hak Angket ini. Kalau harus disikapi dengan hukum, kan mereka bagus berkonsultasi dengan presiden, MK dan MA karena bagaimanapun KPK bukan alien, bukan UFO dan wajar mereka berkonsultasi dengan kepala negara, wajar konsultasi dengan MA dan MK," ujar Ruki.

Ia menyarankan KPK untuk mengikuti aturan main yang berlaku di Pansus Hak Angket KPK.

"Dari sisi etika politik biarkan saja Pansus Hak Angket KPK ini berjalan. Nanti rakyat yang akan menilai apakah background dari Pansus Hak Angket ini murni untuk pelurusan kerja atau punya agenda lain. Nanti kita lihat. Sebagai mantan Ketua KPK, jalan aja terus yang penting kerja proper, jangan pernah ada distorsi sedikit pun. Nanti akan dibuktikan di pengadilan," katanya.

Pansus Hak Angket, sambungnya, merupakan sebuah kewajaran dan KPK tidak perlu takut.

"Jangan hanyut dan tergoyang dengan politik karena Pansus Hak Angket adalah sebuah dinamika politik. Dan Pansus Hak Angket sah-sah saja," ujarnya.

Penolakan KPK terhadap Hak Angket

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan lembaganya bukan objek yang tepat untuk menjadi sasaran Hak Angket oleh DPR, karena Hak Angket seharusnya ditujukan pada pemerintah atau ranah eksekutif.

"Bahasannya ada beberapa hal kami lihat mulai dari prosesnya pembuatan Angket. Mulai dari ketidak kuorumnya. Apakah KPK merupakan subjek dan objek angket yang benar, seperti itu yang kita bahas. Untuk sementara kami lihat sepertinya seharusnya angket itu tidak cocok untuk lembaga KPK karena ditujukan untuk pemerintah yang di bawah ranah eksekutif," ujar Syarief usai pertemuannya dengan pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji, di gedung‎ KPK, Selasa (13/06/2017).

Berdasarkan pendapat para pakar hukum itu, Syarief juga mempertanyakan keabsahan Pansus Hak Angket karena tidak diwakili oleh seluruh fraksi. Padahal, dalam Pasal 201 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) mensyaratkan unsur hak angket harus terdiri dari semua unsur fraksi di DPR.

"Termasuk kalau kita lihat rumusan Pasal, yang harus semua fraksi terwakili. Tapi yang sekarang bahkan ada tiga (fraksi) yang belum terwakili," ujarnya

Meskipun demikian, Syarief mengatakan, hal tersebut belum menjadi keputusan dan sikap resmi KPK. Menurutnya, KPK masih terus mengkaji dan membahas Pansus Hak Angket bersama sejumlah para pakar. 

Syarief meyakini, Hak Angket yang tengah bergulir dan menjadi pembahasan wakil rakyat di Senayan tidak akan menggangu kinerja dan tidak akan menjadi hambatan untuk menuntaskan kasus-kasus yang digarap KPK.

"Kami konsultasi biasa. Kami juga tetap lakukan kerja-kerja kami seperti biasa. Jadi enggak terganggu dengan (Hak) Angket ini," katanya.

Terbaru
Hukum