Hukum

Kajian akademis tentang pembentukan Pansus hak angket keliru

3.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
06:38
15 JUN 2017
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman menilai, adanya kajian akademis dari pakar hukum tata negara sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo tentang pembentukan Pansus Hak Angket KPK hanya tafsir sepihak.

“Sikap akademik dibangun dan diambil berdasarkan informasi dan data yang keliru tentang ide lahir dan usul untuk DPR menggunakan hak angket terhadap kinerja KPK. Sikap akademik itu sarat dengan tafsir sepihak dan subyektif atas berbagai peraturan yang menjadi dasar juridis penggunaan hak angket tersebut oleh DPR,” kata Benny K Harman di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Ia menambahkan, sikap akademik itu disemangati oleh pikiran segelintir orang yang beranggapan bahwa hak angket dibuat untuk mengintervensi KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus E-KTP. “Jelas ini logika sesat,” ujar Benny.

Sikap akademik, sambungnya, dibangun atas prasangka buruk terhadap DPR bahwa hak angket dipakai sebagai senjata pamungkas DPR untuk mematikan KPK. Padahal filosofi hak angket adalah untuk memperkuat KPK dan penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi yang transparan, akuntabel, adil dan nondiskriminasi. Dan ini jalan yang benar,” kata dia.

Yang terpenting, kata Benny, hak angket adalah hak DPR yang konstitusional sebagai perkakas rakyat untuk mengontrol Kerja KPK secara politik. Alat DPR untuk memastikan apakah KPK telah tebang pilih atau tidak, dalam pemberantasan korupsi.

”Pendapat para ahli hukum itu bukan pendapat hukum tetapi pendapat politik atas nama kepentingan akademik. Justru nilai akademiknya sama sekali kosong melompong,” tambah Benny.

Hak Angket DPR, dipakai untuk mengontrol pemerintah dalam arti luas. Dalam arti luas pemerintah adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif

“KPK adalah bagian dari eksekutif yang independen dan mandiri dalam bekerja dengan tugas khusus memberantas kejahatan luar biasa dalam hal ini korupsi,” ujar Benny.

Oleh karena itu, Benny menyarankan kepada Pansus Hak Angket KPK untuk tetap menjalankan dan menyelesaikan tugasnya  dalam rangka memperkuat KPK.

“Jadi, lanjutkan Pansus Angket KPK, pergunakan dengan batasan yang ketat untuk lebih memperkuat KPK, memperkuat agenda pemberantasan korupsi ke depan, memperkuat KPK yang akuntabel, transparan dan nondiskriminasi serta produktif,” kata Benny.

Terbaru
Hukum