Hukum

KPK ingin aturan Tipikor tak dimasukkan di KUHP baru

5.2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
21:09
15 JUN 2017
Dok. Laode bersama Ketua KPK Agus Rahardjo
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, berharap aturan berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak dimasukan dalam KUHP baru sebagaimana keputusan Panitia Kerja RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bersama pemerintah.

"Kami berpikir bahwa BNN, KPK, kami berharap itu di luar KUHP. Itu harapan kami, sudah kami sampaikan," ujarnya di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, hari ini.

Jika aturan tentang korupsi tetap masuk dalam KUHP, kata Laode, akan sulit melakukan pengusutan kasus korupsi lantaran objek permasalahan korupsinya terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan teknologi.

"Karena untuk beberapa hal perkembangannya itu sangat dinamis. Kalau di dalam KUHP untuk melakukan perubahan itu sangat sulit, karena KUHP itu kodifikasi," terang Laode.

Sebagai pengingat, walaupun RUU KUHP itu sudah diambil keputusan oleh wakil rakyat di senayan pada tanggal 13 Juni kemarin, KPK teguh pada pendiriannya. Mereka telah mengirimkan surat ke DPR selama tiga kali terkait sikap keberatannya jika aturan korupsi dimasukan dalam KUHP baru.

Dalam surat keberatan tersebut, KPK menjelaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang luar biasa, (extraordinary crime) dan bukanlah tindak pidana khusus (Tipidsus). 

KATA KUNCI : , , , , ,
Terbaru
Hukum