Hukum

Ratu Atut dituntut 8 tahun bui

5.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
16:13
16 JUN 2017
Dok. Ratu Atut Chosiyah
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Jaksa KPK menuntut mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda RP 250 juga karena dianggap menerima suap dalam proyek pengadaan alat kesehatan rumah sakit rujukan Dinas Kesehatan Banten dan penyusunan anggaran tahun 2012.

Atut dinilai telah melakukan korupsi secara bersama-sama, bersekongkol dengan adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dan pelaku lainnya. Atut juga telah melakukan pemaksaan dengan menyertakan ancaman terhadap beberapa kepala SKPD untuk menyetorkan sejumlah uang kepadanya.

"Meminta Majelis Hakim untuk Menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan penjara," kata salah seorang jaksa KPK, Budi Nugraha di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini.

Pada kesempatan tersebut, jaksa meminta majelis hakim menyatakan bahwa Atut telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atut juga bersalah sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama, Pasal 12 huruf e UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dalam perkara ini Atut disangka memperkaya diri sebesar Rp3,8 miliar, sementara Wawan mendapat bagian sebesar Rp50 miliar. Uang korupsi juga tak hanya dinikmati Atut, tapi sejumlah pejabat Dinas Kesehatan Banten dan beberapa orang dekatnya hingga mantan wakil gubernur Banten Rano Karno.  

Menurut jaksa, Atut juga melakukan pemerasan terhadap empat kepala dinas di Pemprov Banten, sebesar Rp 500 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu digunakan untuk kepentingan Atut dalam rangka mengadakan kegiatan Istighosah.

Hal-hal yang memberatkan, menurut Jaksa, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi, terdakwa turut menikmati hasil korupsi, terdakwa narapidana korupsi. Sementara yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa sudah mengembalikan uang.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor mempersilakan Atut dan penasihat hukumnya untuk menyiapkan pledoi atau nota pembelaan pada tanggal 6 Juli 2017 sidang berikutnya.

Menanggapi tuntutan jaksa, Atut memilih bungkam dari awak media. Kuasa hukum Atut, Tubagus Sukatma menilai tuntutan jaksa tersebut sangat berlebihan. Padahal tudingan korupsi dan persekongkolan korupsu tersebut tidak diketahui Atut.

"Apa yang dilakukan Tubagus Chaeri Wardana tidak diketahui oleh terdakwa, juga soal pemerasaan. Rencana itu merupakan inisiatif dari stafnya untuk memberikan bantuan-bantuan dalam penyelenggaraan istighosah," ujar Sukatma usai sidang.

Ratu Atut saat ini tengah menjalani hukuman 7 tahun penjara dalam kasus suap kepada mantan hakim MK Akil Mochtar. Atut sebelumnya divonis hukuman 4 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan, pada 1 September 2014 lalu.

Atut dinyatakan terbukti bersama-sama menyuap Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi ketika terkait sengketa Pilkada Lebak, Banten. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan tim jaksa KPK. Dalam persidangan sebelumnya, tim jaksa KPK menuntut Atut 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan penjara. 

Pada 23 Februari 2015 silam, Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan Gubernur Banten, itu dari empat tahun menjadi tujuh tahun penjara.

Terbaru
Hukum