Hukum

Jaksa sebut Rano Karno terima Rp 700 juta

7.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
19:25
16 JUN 2017
Dok. Rano Karno
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Jaksa KPK menyebut mantan gubernur Banten Rano Karno ikut menerima Rp 700 juta dari proyek pengadaan alat kesehatan pada rumah sakit rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012. Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan tuntutan untuk terdakwa Ratu Atut Choisiyah di pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini.

"Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Tubagus Chaeri Wardhana Chasan alias Wawan, dalam proses pengusulan dan pelaksanaan anggaran pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan pada Rumah Sakit Rujukan Pemprov Banten TA 2012 selain telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp3 859.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah), juga telah menguntungkan orang lain," Ujar Jaksa saat membacakan tuntutan.

"Tubagus Chaeri Wadhana Chasan alias Wawan sebesar Rp 50 083.473.826,00, Yuni Astuti sebesar Rp23.396 358.223,85, Djaja Buddy Suhardja sebesar Rp240 000 000,00, Ajat Drajat Ahmad Putra, Rp 295.000.000,00,  RANO KARNO sebesar Rp 700.000.000,00," ujarnya.

"Jana Sanawati sebesar Rp134.000.000,00, Yogi Adi Praowo sebesar Rp76.500.000,00, Tatan Supardi sebesar Rp63.000.000,00. Abdul Rohman sebesar Rp60.000.000,00, Ferga Nuriman Rp 20 juta, Suherman Rp15,5 juta, Aris Budiman Rp1,5 juta, Sobran Rp1 juta dan uang saku ke Beijing sebesar Rp1,6 miliar untuk pejabat Dinas Kesehatan Banten," ujarnya.

Uang yang diduga masuk ke kantong Rano serta sejumlah pihak lainnya bersumber dari perusahaan-perusahaan yang dibawa Wawan untuk menjalankan proyek pengadaan alkes di Dinas Kesehatan Banten pada 2012. Uang tersebut disalurkan oleh Yuni Astuti, staf PT Bali Pacific Pragama milik Wawan. 

Sebelumnya, pada surat dakwaan Atut, Rano disebut menerima hasil korupsi Rp300 juta. 

Atut dituntut hukuman penjara delapan tahun dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan penjara. Selain itu, ibu dari Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy itu juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp3,8 miliar. 

Dia dianggap bersalah menerima suap dalam proyek pengadaan alat kesehatan rumah sakit rujukan Dinas Kesehatan Banten dan penyusunan anggaran tahun 2012. Tak hanya itu, dia juga dinilai bersalah melakukan pemerasan untuk perkaya diri sendiri.

Ratu Atut saat ini tengah menjalani hukuman 7 tahun penjara dalam kasus suap kepada mantan hakim MK Akil Mochtar. Atut sebelumnya divonis hukuman 4 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan, pada 1 September 2014 lalu.

Atut dinyatakan terbukti bersama-sama menyuap Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi ketika terkait sengketa Pilkada Lebak, Banten. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan tim jaksa KPK. Dalam persidangan sebelumnya, tim jaksa KPK menuntut Atut 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan penjara. 

Pada 23 Februari 2015 silam, Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan Gubernur Banten, itu dari empat tahun menjadi tujuh tahun penjara.

Terbaru
Hukum