Hukum

KPK tak izinkan Miryam datang ke Pansus Angket

7.4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
14:14
19 JUN 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - KPK meminta Politisi Hanura, Miryam S Haryani yang juga menjadi tersangka kasus dugaan pemberian keterangan tidak benar dalam persidangan korupsi mega proyek e-KTP untuk tidak mendatangi gedung DPR terkait panggilannya dalam Pansus Hak Angket.

Larangan tersebut menurut Juru Bicara KPK lantaran saat ini Miryam sudah menjadi tersangka. 

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan sebagai lembaga hukum tentunya KPK akan selalu tunduk pada hukum, oleh karena itu KPK mempersilakan DPR menggunakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam merespon surat Panitia Angket DPR yang memanggil Miryam. 

"Silakan DPR menggunakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi KPK, kami wajib memastikan apa yang kami lakukan (sesuai dengan Hukum), termasuk respon terhadap surat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat," ujar Febri saat dikonfirmasi, Senin (19/06).

Hal ini mempertegas bahwa sikap KPK melarang dan tak akan mengizinkan Miryam hadir dalam Pansus Angket lantaran seorang tahanan tidak diperkenankan dihadirkan di luar proses hukum sebagaimana diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi penahanan terhadap seseorang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan di sidang pengadilan. 

Dalam kesempatan terdebut febri meminta setiap pihak untuk memisahkan antara proses politik hak angket yang bergulir di DPR dengan proses penanganan perkara yang sedang berjalan di KPK. 

Menurut Febri, KPK merupakan badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman. "Konstitusi pun menegaskan hal tersebut, hingga sejumlah UU yang mengatur tentang acara pidana dan juga UU KPK. Nanti kita uraikan selengkapnya pada surat yang akan disampaikan ke DPR," katanya. 

Pansus hak angket sendiri bergulir setelah DPR meminta KPK untuk membongkar rekaman penyidikan Mantan Wakil Rakyat Komisi II Miryam S Haryani.

Dalam persidangan e-KTP Miryam mengaku sengaja menandatangani BAP lantaran ia merasa di ancam oleh penyidik. Oleh karena itu ia pun mecabut BAP yang telah ditanda tanganinya.

Pada jumat (16/06) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo juga telah menyatakan tidak akan mengizinkan mantan anggota DPR Miryam S Haryani untuk memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK di DPR.

"Enggak-enggak, jawabannya tadi sudah disiapkan," ujar Agus, di Gedung PPATK, Jakarta Pusat.

Sebagai informasi, DPR sendiri telah mengirimkan surat ke KPK pada 15 Juni 2017. Surat terkait permintaan menghadirkan Miryam itu ditujukan kepada Ketua KPK.

Dalam surat yang telah diputuskan oleh seluruh anggota Pansus Angket KPK dan ditandatangani Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait Pansus Angket KPK, DPR meminta agar Miryam dihadirkan pada Senin (19/6/2017), pukul 14.00 guna menjelaskan kesaksiannya.

Miryam diketahui diminta pansus untuk hadir guna dimintai keterangan terkait surat yang dikirim kepada anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu.

Dalam surat tersebut, Miryam membantah telah ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III saat memberi keterangan kepada KPK.

Terbaru
Hukum