Hukum

Pansus hak angket KPK buka posko pengaduan

5.4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
17:21
19 JUN 2017
Dok. Posko pengaduan
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Pansus Hak Angket KPK DPR RI membuka posko pengaduan sekaligus layanan online melalui pansus_kpk@dpr.go.id. Ini dilakukan menyusul terjadinya pro dan kontra di masyarakat ihwal pembentukan Pansus hak angket untuk KPK.

Posko pengaduan Pansus Hak Angket KPK dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, hari ini. Menurut Fahri dibukanya dua posko pengaduan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin memberikan masukan.

"Saya bayangkan Pansus Hak Angket dapat menjadi medium perdebatan nasional yang orkestratif yang dipimpin Pansus Hak Angket  untuk memikirkan cara memberantas korupsi  semua orang," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/06/2017).

Sebelumnya, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas menyatakan bahwa Pansus Hak angket KPK cacat hukum. 

Ketua Umum APHTN-HAN Mahfud MD menjelaskan, ada tiga hal dasar Pansus dinilai cacat hukum. Pertama, karena subyek hak angket, yakni KPK dinilai keliru. Kedua, obyek hak angket, yakni penanganan perkara KPK. Obyek penyelidikan hak angket harus memenuhi tiga kondisi, yakni hal penting, strategis dan berdampak luas bagi masyarakat.

Ketiga, prosedurnya dinilai salah. Prosedur pembuatan pansus itu, lanjut Mahfud, diduga kuat melanggar undang-undang karena prosedur pembentukan terkesan dipaksakan. Seharusnya, kata Mahfud, rapat paripurna dilakukan voting lantaran seluruh fraksi belum mencapai kesepakatan.

Mayoritas masyarakat juga menentang pembentukan hak angket yang diajukan DPR terhadap KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada bulan lalu dengan 1.350 responden dipilih secara acak dan margin of eror 2,5 persen, mencatat sekitar 65 persen masyarakat menentang dan hanya 30 persen yang setuju.

Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan, dengan dibukanya posko pengaduan, masyarakat bisa secara langsung berpartisipasi memberikan masukan ataupun laporan yang mungkin dianggap penting untuk peningkatan kinerja Pansus Hak Angket KPk.

"Mekansime posko ini dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dan partisipatif pansus pada publik. Posko ini bukan untuk selesikan kasus-kasus lkorupsi karena itu adanya di pengaduan KPK. Tapi posko ini terkait dukungan dan pengaduan terkait tugas dan kewenangan pansus dalam oenyelidikan-pemyelidika. terkait fungsi koordinasi supervisi penyidikan penyelidikan dan penuntutan bagi siapapun yg merasakan ada ketidaksesuaian dengan aturan hukum. Atau ada yang sifatnya hak hukum dan ham yang tidak didapatkan," kata Agun.

Terbaru
Hukum