Hukum

Kapolri tolak jemput paksa Miryam

8.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
18:52
19 JUN 2017
Dok. Kapolri bersama Ketua KPK
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan tidak akan melakukan penjemputan paksa terhadap Miryam S. Haryani, menyusul permintaan Pansus Angket KPK di DPR untuk menghadirkan politisi Hanura itu.

Kapolri beralasan, hukum acara dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) interpretasinya tidak jelas. "Kami kaji internal, permintaan ke Polri untuk hadirkan orang dipanggil atau diundang DPR beberapa kali kami alami dan dalam setiap kesempatan sudah kami sampaikan, meskipun UU MD3 memberikan kewenangan DPR untuk meminta bantuan Polri menghadirkan paksa seseorang yang dipanggil, bahkan bisa dikenai saksi penyanderaan, namun persoalannya adalah kita lihat hukum acara di Undang-Undang itu enggak jelas, tidak ada hukum acaranya," kata Kapolri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, sore ini.

Menurutnya, dalam  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang ketentuan penangkapan dan penahanan hanya dilakukan dalam koridor projusticia, sedangkan pansus angket merupakan proses politik di DPR.

"Kalau kita kaitkan ke KUHAP maka menghadirkan upaya paksa sama dengan surat perintah penangkapan, penyanderaan itu sama berarti dengan penahanan," sambungnya.

Menurut Kapolri, selama ini lembaganya terkait penahanan dan upaya paksa sangat pro terhadap penegakan hukum (projustisia).  Karena itu sangat sulit Polri melakukan upaya paksa guna menghadirkan Miryam ke Pansus angket. "Sekali lagi hukum acaranya tidak jelas," ujarnya.

Tito pun mempersilakan anggota DPR untuk meminta saran ke ahli hukum terkait hal ini. Dia juga menyarankan agar DPR meminta fatwa ke Mahkamah Agung.

"Yang jelas dari kepolisian ini sebuah domain upaya paksa. Upaya paksa kepolisian selalu berada di koridor projustisia," ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Risa Mariska mengatakan pihaknya akan memanggil paksa jika lembaga antirasuah itu tiga kali mangkir dari panggilan panitia lintas fraksi DPR tersebut.

“Kalau bersikukuh, sesuai Tatib kan kita bisa minta kepada kepolisian untuk memanggil paksa. Itu ada diatur. Makanya kita minta KPK tolong lah kooperatif,” ujarnya Risa di Kompleks Parlemen, Kamis lalu.

Hal serupa juga disampaikan oleh anggota Pansus Hak Angket KPK Bambang Soesatyo. “Kalaupun nanti terjadi pemanggilan paksa oleh Kepolisian untuk dihadirkan pada sidang Pansus Hak Angket, itu bukanlah keinginan Pansus DPR ataupun Polri tapi perintah UU,” kata Bambang di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, perintah pemanggilan paksa itu, selain diatur dalam konstitusi juga tercantum di Pasal 204 UU No 17/2014 tentang MD3. Bambang mengatakan dalam pasal tersebut dinyatakan secara tegas bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang dipanggil panitia angket wajib memenuhi panggilan.

“Jika tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut, maka Panitia Angket bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa,” ujarnya.

Terbaru
Hukum