Hukum

KPK pertanyakan surat Pansus DPR

5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
19:27
19 JUN 2017
Dok. KPK
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Juru bicara KPK, Febri Diansyah mempertanyakan surat DPR kepada KPK karena dalam isi surat tersebut tidak menyertakan keputusan DPR tentang pembentukan pansus angket. 

"Surat yang kami terima dari DPR itu tidak dicantumkan adanya keputusan DPR tentang pembentukan pansus angket," ujarnya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

Hari ini KPK membalas surat dari Pansus hak angket KPK DPR ihwal permohonan untuk menghadirkan tersangka pemalsuan keterangan dalam kasus e-KTP, Miryam S Haryani, dalam rapat Pansus. Isinya KPK tidak mengizinkan Miryam dihadirkan dengan alasan pada surat Pansus tertanggal 14 Juni itu tidak disebutkan adanya Pansus Hak Angket KPK di DPR.

Berikut alasan KPK tidak mengizinkan Miryam hadir di rapat Pansus: 

a. Berdasarkan ekspose yang dilakukan terhadap perkara Tersangka Mryam S. Haryani. Penyidik KPK menyimpulkan tidak dapat menghadirkan yang bersangkutan dalam Rapat Dengar Pendapat umum Pansus Angket KPK pada tanggal 19 Juni 2017

b. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, yang kemudian dalam penjelasan Pasal 3 disebutkan: "dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan mamapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pomberantasan Konupsi atau anggota Komisi secara individu dan pihak eksekutif yudikatif legislatif pinak pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi ataupun keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun

c. Surat permintaan untuk menghadihan Tersangka Miryam s Haryani ada ditandatangani oleh wakil Ketua DPR RI bukan oleh Ketua Pansus Angket DPR

d. Sampai saat in KPK belum mengetahui secara resmi adanya Keputusan DPR tentang Pembentukan Pansus Angket DPR RI terhadap KPK. sedangkan berdasarkan pasal 202 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan Panitia Angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara

Febri menjelaskan, isi surat tersebut DPR hanya meminta menghadirkan Politisi Hanura, Miryam S Haryani untuk datang ke Pansus Hak Angket. Padahal, menurut Febri, jika Pansus sudah dibentuk maka informasi tersebut seharusnya disertakan ke dalam surat yang disampaikan ke KPK.

"Jika memang ada infonya maka segera disampaikan, itu lah yg dimaksud KPK belum nerima secara resmi berkas-berkas atau info dari DPR atau pansus terkait keberadaan pansus angket itu" imbuhnya.

Febri menambahkan, pembentukan pansus hak angket sendiri memang diputuskan melalui keputusan DPR "dan itu juga (seharusnya) disampaikan (dituangkan) ke berita negara dan ke presiden" ujarnya.

Sekadar informasi pada tanggal 07 Juni lalu, anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu membawakan surat Miryam S Haryani yang menyatakan bahwa Politisi Hanura itu mencabut BAPnya tanpa adanya tekanan dari anggota DPR di komisi III.

Sementara itu Politisi Golkar yang menjadi Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK, Bambang Soesatyo menilai surat pernyataan Miryam S Haryani yang dibawa Masinton merupakan bukti bahwa tidak ada anggota dewan yang menekan Miryam untuk mencabut kesaksiannya.

Bamsoet mengatakan, saat ini giliran KPK yang harus membuktikan pernyataan Novel Baswedan di persidangan yang mengaku tidak pernah menekan Miryam.

"Menurut saya jika benar peristiwa dan pengakuan itu ada, pembuktiannya tidak sulit. Bukankah setiap pemeriksaan baik kepada saksi maupun tersangka sesuai SOP KPK selalu direkam, baik suara maupun gambar ? Dan semua biasanya tertuang dalam BAP," ujar Bambang. 

Sebelumnya pada kesaksiannya dipengadilan, Miryam mengatakan mencabut BAP nya di pengadilan lantaran saat diperiksa dirinya merasa diteror dan ditekan penyidik KPK. Dia juga mengatakan bahwa dirinya diperlakukan tidak baik bahkan di tekan hingga muntah-muntah.

Sementara itu KPK membantah telah melakukan teror, menurutnya pemeriksaan terhadap Miryam sudah dilakukan sesuai dengan prosedur tanpa adanya tekanan dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya rekaman pemeriksaan terhadap Miryam.

DPR melalui Komisi III pun lantas meminta agar KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam untuk didengarkan bersama oleh pansus hak angket, namun KPK menegaskan bahwa pembukaan rekaman tidak bisa dilakukan begitu saja terlebih diluar persidangan.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
Hukum