Hukum

Dalami korupsi e-KTP, KPK kembali jadwalkan periksa Menkumham

3.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
13:03
05 JUL 2017
Dok. Yasonna H Laoly
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Penyidik KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM), Yasonna H Laoly terkait korupsi mega proyek pengadaan e-KTP.

"Yang bersangkutan kembali diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Sebelumnya pada hari senin lalu, setelah merampungkan pemeriksaan mantan anggota komisi II DPR itu mengatakan bahwa penyidik KPK tidak memintanya untuk mengembalikan uang sebesar US$ 84 ribu lantaran ia tidak menerimanya

"Oh enggak ada cerita itu (tidak meminta mengembalikan uang), Tidak ada lah (Tidak terima uang)," ujarnya.

Menteri asal Partai PDI-Perjuangan mengaku telah menjelaskan kepada penyidik KPK terkait aliran dana US$ 84 ribu.

"Pokoknya saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik, titik dan biarlah penyidik supaya jangan (di intervensi)," katanya.

Dalam dakwaan dan tuntutan terhadap mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto, Yasonna disebut menerima aliran dana sebesar USD 84 ribu.

Selain Yasonna Penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota dan anggota DPR lainnya. Mereka diantaranya yakni mantan Wakil Ketua Komisi II DPR daro fraksi Partai Demokrat sekaligus juga mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi. anggota DPR dari Fraksi PAN, Teguh Juwarno, anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo dan anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Rindoko Dahono Wingit.

Seperti halnya Yasonna, Pemeriksaan terhadap para anggota DPR tersebut diduga untuk mengetahui penerimaan dana haram dari proyek senilai Rp 5,9 triliun yang masuk ke kantong pribadi mereka dan juha untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Andi Narogong.

Sebelumnya pada selasa kemarin, 
Febri memastikan pada minggu ini, lembaga anti rasuah akan fokus melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR yang menjabat saat proyek e-KTP bergulir guna mendalami proses pembahasan dan pengadaan proyek e-KTP.

"Untuk saksi dari anggota DPR kami terus mendalami indikasi (adanya) aliran dana ke sejumlah pihak yang memang sudah kami temukan dan sampaikan sebagian buktinya di proses persidangan sebelumnya. Mereka diperiksa untuk tersangka AA karena dalam proses penyidikan kita serius dalami kluster ketiga yaitu kluster politik. Ke depan hingga Jumat mendatang kami masih rencanakan pemeriksaan saksi anggota DPR untuk mendalami kasus e-KTP ini," ujar Febri.

Sejumlah nama legislator yang diperiksa KPK pada hari ini disebut dalam dakwaan dan tuntutan terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto. Mereka disebut turut menikmati aliran dana proyek e-KTP. Selain Yasonna yang disebut menerima USD 84.000, Arief Wibowo disebut menerima sejumlah USD 108.000, Taufiq Effendi menerima sejumlah USD 103.000, sementara Teguh Djuwarno disebut menerima sejumlah USD 167.000. 

Febri menegaskan, KPK telah memiliki bukti adanya aliran dana tersebut. Aliran dana kepada nama-nama tersebut diuraikan JPU KPK dalam surat tuntutan kepada Irman dan Sugiharto. 

Oleh karena itu, KPK pun berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk bisa mengabulkan tuntutan JPU KPK, termasuk mengenai aliran dana dari proyek e-KTP agar kasus ini dapat dikembangkan dengan menjerat pihak lain yang terlibat.

"Tentu saja yang kami harapkan sebagai penuntut umum dalam semua kasus termasuk e-KTP ini, kami harap majelis hakim menerima tuntutan yg disampaikan Jaksa KPK. Apakah itu terkait indikasi perbuatan terdakwa atau informasi atau analisis hukum yang sudah diuraikan di tuntutan. Setelah putusan kita akan pelajari lebih lanjut dan kita lihat kemungkinan pengembangan perkara ini," katanya.

"Jadi ada kemungkinan pengembangan perkara setelah proses penuntutan atau setelah proses putusan disampaikan di pengadilan dengan kecukupan bukti permulaan yang diatur di UU. Kalau ada perkembanga lebih lanjut akan kita sampaikan. Kita saat ini masih cukup intens pemeriksaan saksi di penyidikan baik saksi dari latar belakang swasta atau anggota DPR saat proses e-KTP ini terjadi," sambungnya. 

Sekedar informasi dalam kasus ini, KPK telah menjerat Irman dan Sugiharto sebagai tersangka lantaran dianggap telah merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun secara bersama-sama. 

Dalam perkembangannya KPK pun akhirnya menetapkan tersangka ketiga, yakni pengusaha asal daerah Narogong yakni Andi Agustinus. Diduga Andi Narogong merupakan otak bancakan proyek e-KTP.

Selain itu Andi Narogong juga disebut-sebut sebagai orang yang menggalang dibentuknya kelompok Fatmawati dan pengumpul duit dari para pengusaha penggarap proyek e-KTP yang selanjutnya duit itu dialirkan ke sejumlah pejabat kemendagri dan wakil rakyat disenayan.

Selain tiga tersangka itu, KPK juga menetapkan politikus Partai Hanura Miryam S Haryani sebagai tersangka lantaran dinilai memberikan keterangan palsu saat berksaksi dipengadilan Tipikor. 

Lebih jauh setelah menetapkan Miryam, KPK juga menetapkan politisi lainnya yakni Markus Nari sebagai tersangka lantaran dituding menghalangi proses penyidikan dan persidangan perkara e-KTP.

Atas perbuatan itu, Andi disangka dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 33 UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terbaru
Hukum