Hukum

Datangi pemeriksaan KPK, Nur Alam minta asas praduga tak bersalah

2.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
20:01
05 JUL 2017
Editor
Dhuha Hadiansyah
Sumber
Rimanews

Rimanews - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam siang ini mendatangi gedung KPK dijalan kuningan persada, Kuningan Jakarta.

Maksud kedatangan tersangka kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) yakni untuk memberikan keterangan terkait kasus yang sedang melilitnya.

Dari pantauan Rimanews.com, Nur Alam datang ke KPK didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Rivai. 

Menurut Ahmad Rivai, kedatangan mantan orang nomor satu di Sultra itu untuk memenuhi panggilan penyidik KPK. 

"Ini bukan masalah ditahan tapi kita akan berikan keterangan sebagaimana panggilan oleh teman-teman penyidik KPK ini. Jadi, kami akan ada pemeriksaan dan kami akan lihat dulu pemeriksaannya seperti apa," ujarnya di depan Gedung KPK, Rabu (05/07/2017).

Selain itu, Rivai juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga kliennya memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

"Ini kan semuanya menggunakan asas praduga tak bersalah, jadi pasti akan dilihat seperti apa (proses dan hukum) sih begitu," ujarnya.

Sebagai informasi, KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka karena diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dalam penerbitan IUP PT AHB. IUP itu terkait pertambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana tahun 2009-2014.

Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai gubernur karena menerbitkan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan IUP Eksplorasi, SK Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT ABH.

PT Billy Indonesia disebut-sebut berafiliasi dengan PT AHB yang memperoleh IUP dari Nur Alam untuk menambang nikel di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Selatan, Sultra. PT Billy Indonesia memiliki rekan bisnis Richcorp International yang berbasis di Hongkong.

Berdasarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perusahaan tersebut pernah mengirim uang US$ 4,5 juta kepada Nur Alam. Kantor PT Billy Indonesia yang berada di Pluit, Jakarta Utara, juga telah digeledah penyidik KPK terkait kasus ini.

KPK menyangka Nur Alam melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Selain itu, KPK juga telah mencegah tersangka Nur Alam pergi ke luar negeri selama 6 bulan mulai 22 Agustus 2016 demi kepentingan penyidikan atas kasus yang membelitnya.

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
Hukum