Hukum

KPK bakal tetapkan tersangka baru skandal e-KTP

4.4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:37
06 JUL 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews -  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo memastikan bakal segera menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

"Mungkin munculnya tersangka baru tidak hari ini tapi segera," ujarnya usai melantik tiga Penasihat baru KPK di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta, Kamis (06/07).

Agus belum mau menyebutkan kapan waktu pengumuman penetapan tersangka baru itu meskipun didesak wartawan. Dia juga belum merinci dengan jelas apakah tersangka baru itu berasal dari unsur politik seperti anggota DPR atau unsur Kementerian atau pengusaha. Agus hanya meminta masyarakat untuk bersabar dengan proses pengusutan yang sedang dikerjakan lembaganya. "Anda tunggu saja," katanya.

"Kasus ini memang kasus yang cukup besar. Jadi hari ini yang besarkan e-KTP dan BLBI. Jadi itu akan kita tuntaskan segera, rakyat bisa melihat jadi ya kalau namanya tuntaskan ada tersangka baru yang lain-lain juga," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam kasus ini, KPK telah menjerat Irman dan Sugiharto sebagai tersangka lantaran dianggap telah merugikan negara hingga Rp2,3 triliun secara bersama-sama. 

Dalam perkembangannya, KPK pun akhirnya menetapkan tersangka ketiga, yakni pengusaha asal daerah Narogong yakni Andi Agustinus. Andi Narogong diduga merupakan otak bancakan korupsi proyek e-KTP.

Selain itu, Andi Narogong juga disebut-sebut sebagai orang yang menggalang dibentuknya kelompok Fatmawati dan pengumpul duit dari para pengusaha penggarap proyek e-KTP yang selanjutnya duit itu dialirkan ke sejumlah pejabat kemendagri dan wakil rakyat disenayan.

Selain tiga tersangka itu, KPK juga menetapkan politikus Partai Hanura Miryam S Haryani sebagai tersangka lantaran dinilai memberikan keterangan palsu saat berksaksi dipengadilan Tipikor. 

Lebih jauh, setelah menetapkan Miryam, KPK juga menetapkan politisi lainnya yakni Markus Nari sebagai tersangka lantaran dituding menghalangi proses penyidikan dan persidangan perkara e-KTP.

Atas perbuatan itu, Andi disangka dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 33 UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
Hukum