Hukum

Sambil menangis, Atut mohon keadilan terkait korupsi Alkes

5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
08:04
07 JUL 2017
Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah memohon keadilan kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya terkait kasus korupsi pengadaan Alat Kesehatan di Provinsi Banten yang menjeratnya.

"Saya mohon dengan sangat, mohon diputus seadil-adilnya," katanya sambil menangis saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Atut juga meminta maaf karena telah melakukan kesalahan saat ditunjuk sebagai pejabat negara. Atut merasa khilaf saat menjabat sebagai Gubernur Banten ia tidak menjalankan amanah dengan baik.

Tangisan makin tak terbendung ketika Atut menyinggung soal keluarganya mengingat saat ini dia masih mempunyai tanggungan yakni anak perempuannya dan nama baik keluarga besarnya.

“Saya masih punya tanggung jawab pada putri saya, keluarga saya,” katanya sambil nangis terbata-bata.

Menurutnya, semua kesalahan yang ia lakukan telah dia sampaikan dengan jujur dan dirinya tidak mengetahuinya lantaran ia bukanlah orang yang merancang perbuatan tersebut.

Selain itu Atut juga meminta majelis hakim agar keterangan para saksi yang meringankan dakwaan jaksa dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim.

"Semua yang sudah disampaikan, termasuk saat melakukan kegiatan keagamaan, sudah disampaikan di persidangan oleh para saksi. Itu dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia," ujar Atut.

Lebih lanjut, Atut meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan hukuman tujuh tahun yang sudah dijatuhkan kepadanya terkait kasus suap sengketa pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi.

"Sekali lagi saya mohon putusan yang seadil-adilnya dan saya sudah harus menjalani hukuman selama tujuh tahun. Terima kasih," ujarnya.

Sebelumnya Atut dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Jaksa KPK. Bahkan anak tokoh penggagas Provinsi Banten itu huga dituntut pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti Rp 3,8 miliar, sebagai pengembalian dari hasil korupsi yang ia nikmati.

Jaksa menyatakan Atut terbukti melakukan korupsi dengan mengatur proses penganggaran pengadaan alat kesehatan Banten. Atut dinyatakan bersalah telah memperkaya diri sendiri dan orang lain hingga merugikan negara Rp 79 miliar.

Senada dengan Atut, Kuasa hukumnya, TB Sukatma, juga memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan kliennya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya perbuatan tercela dan niat jahat pada terdakwa sehingga Atut tidak pantas untuk menerima hukuman. Terlebih, Atut sudah mengembalikan uang Rp 3,8 miliar kepada KPK.
 
TB Sukatna juga meminta kepada majelis hakim agar mengesampaikan surat loyalitas dari kepala dinas. Menurutnya tidak ada bukti yang meyakinkan terkait perintah atau permintaan kliennya pada surat loyalitas itu.

TB Sukatna mengatakan surat pernyataaan loyalitas yang ditandatangani Djaja Budi pada 14 Februari 2006 di Hotel Kartika Chandra merupakan permintaan Komisaris PT Balipafacific Pragama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Selain itu Djaja Budi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak juga mengatakan keinginannya agar menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

"Saksi Tubagus Chaeri Wardana meminta kepada saksi Djaja Budi untuk membuat surat pernyataan loyalitas untuk mendukung terdakwa (Ratu Atut) sebagai gubernur Banten 2006 dikarenakan saksi Tubagus Chaeri Wardana mendapatkan informasi Bupati Lebak Jayabaya akan mencalonkan diri sebagai gubernur Banten ketika itu," ujarnya.

Selain itu surat loyalitas itu juga tidak ada hubungannya dengan proyek pengadaan proyek alat kesehatan Rumah Sakit di Provinsi Banten.

Lebih jauh, Surat itu juga hanya dibuat oleh Djaja dan tidak pernah disampaikan ke Atut dan terdakwa juga tidak pernah menerimanya.

TB Sukatna menambahkan bahwa kepala dinas lainnya juga tidak pernah melakukan tanda tangan surat loyalitas sebagaimana keterangan yang disampaikan para saksi Kadis Sumber Daya Air Banten I'Ing Suwargi dan Kadis Pendidikan nasional Banten Hudaya Latuconsina.

"Bahwa saksi Djaja Budi Suhardja tidak pernah menyerahkan surat loyalitas kepada terdakwa dan terdakwa tidak pernah menerima surat loyalitas yang ditandatangani saksi Djaja Budi tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, TB Sukatna meminta kepada Majelis hakim untuk mengesampingkan keterangan Saksi Djaja lantaran tidak ada bukti lain yang mendukungnya.

"Keterangan saksi Djaja Budi yang menerangkan seolah-olah saksi diminta terdakwa agar berkoordinasi dengan saksi Tubagus Chaeri Wardana pada saat terdakwa masih sebagai Plt gubernur tahun 2006 adalah adalah keteranganya patut dikesampingkan atau diragukan kebenarannya mengingat keterangnanya tidak didukung saksi-saksi atau bukti-bukti lainnya," ungkap Tb Sukatna.

Atas perbuatan tersebut, KPK menjerat atut dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, Ratu Atut juga dinilai terbukti secara melanggar dakwaan kedua alternatif pertama, Pasal 12 huruf e UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ratu Atut Chosiyah didakwa merugikan keuangan negara Rp 79.789.124.106,35 dan memperkaya diri sendiri sebesar Rp 3.859.000.000.

Terbaru
Hukum