Hukum

Pansus Hak Angket KPK kunjungi lapas, Bibit Samad: Tidak masalah

5.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
13:41
07 JUL 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Riyanto mengatakan kegiatan Pansus Hak Angket KPK yang melakukan kunjungan ke lapas Sukamiskin guna meminta pendapat ke napi korupsi merupakan hal yang wajar dan tidak menyalahi aturan selama belum ada aturan yang melarangnya.

"Selama tidak ada larangan sih gak salah karena tinggal bagaimana kita membuktikan kesalahan dia," ujarnya setelah melakukan Halal Bihalal dengan para pimpinan KPK di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Disinggung tujuan kedatangan para anggota Pansus DPR untuk mencari alasan untuk membela diri dengan mencari-cari kesalahan KPK, ia pun menyindir wakil rakyat yang kelabakan menjegal proses penegakan hukum di lembaga yang pernah ia pimpin

"Pasti orang yang calon terdakwa, tersangka pasti akan cari alasan untuk bela diri," ujarnya.

Bibit berpendapat secara pribadi dirinya tidak setuju dengan adanya Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK, oleh karena itu ia memastikan akan membela KPK. 

"Kita tidak setuju kita akan bela kpk, yakin masyarakat perangi korupsi, catat" ujarnya

Ia pun berjanji akan menyampaikan pendapatnya ke pimpinan KPK untuk membicarakan Angket tersebut.

"Saya nanti minta waktu tersendiri untuk menyampaikan pendapat kita mengenai masyarakat menyikapi angket itu, kan sudah banyak kajian mengenai angket itu," ujarnya.

Sebelumnya Pansus Hak Angket DPR melakukan kunjungan ke BPK dan Lapas Sukamiskin guna mengetahui proses penegakan hukum di KPK.

Dalam kunjungannya ke Gedung BPK, Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar mengatakan menyampaikan sejumlah temuan dari BPK tentang audit keuangan negara pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPK kurun waktu 2006 hingga 2016.

“Ternyata dari hal-hal tersebut, kami menemukan banyak hal yang perlu ditindaklanjuti,” ujar Agung.

Menurut Agun Gunandjar, salah satu temuan yang akan ditindaklanjuti pansus yakni soal tata kelola Sumber Daya Manusia di KPK. Sektor tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPK dalam melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Selain temuan indikasi pemasalahan SDM, Agun juga menyampaikan pihaknya juga mendapat laporan permasalahan dalam proses penyadapan yang dilakukan KPK. Ia mengatakan penyadapan yang dilakukan KPK tumpang tindih dengan UU Nomor 19/2016 tentang ITE yang juga memberi kewenangan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan penyadapan.

“Apakah penyadapan ini sudah memiliki landasan yang cukup. Kami akan dalami lebih jauh, mungkin kami akan menemui Keminfo atau provider Telkomsel,” ujarnya.

Agun menyatakan pertemuan konsultasi dengan BPK itu adalah bagian dari fungsi DPR dalam melakukan pengawasan.  

Sementara terkait kunjungan ke Lapas Sukamiskin, Pansus Hak Angket bermaksu untuk mendalami proses pemeriksaan dan penyidikan di KPK.

Selain itu Pansis juga akan menanyakan hal lain seperti pembayaran denda yang sudah dibayarkan para koruptor kepada KPK.

Lebih dari itu Pansus Angket juga bakal mengkorek dan mengevaluasi mekanisme pengembalian uang tersebut dari para penghuni Lapas tersebut dan jika ada penyimpangan maka tentunya KPK akan dikoreksi.

Terbaru
Hukum