Hukum

Ruki sebut Pansus angket DPR hina pengadilan

5.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
17:00
07 JUL 2017
Dok. KPK.
Editor
Abdullatif Assalam
Sumber
Rimanews

Rimanews - Mantan ketua KPK Taufiqurrahman Ruki mempertanyakan maksud kunjungan rombongan Pansus Angket DPR terhadap KPK ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Menurutnya, tindakan wakil rakyat itu merupakan manuver politik yang ingin melemahkan KPK dan menghina pengadilan.

"Pertanyaan saya, apa gunanya harus sampai ke Sukamiskin dan Pondok Bambu? Apa ini memang upaya politik mereka? Saya ingin mengatakan, ini contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan)," ujarnya usai menghadiri acara halal bi halal di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (07/07/2017).

Menurutnya, sejak awal berdiri, para koruptor terus melakukan perlawanan lantaran lembaga antirasuah itu dinilai mengusik kegiatannya dalam mencuri uang rakyat.

"Sejak 2005, pimpinan jilid satu sudah mensinyalir ada kegiatan yang kita beri nama Corruptor Fights Back, perlawanan para tersangka terhadap pemberantasan korupsi," tambahnya.

Ia menjelaskan, jika para koruptor sebelumnya melakukan perlawanan melalui prosedur hukum seperti praperadilan, banding, maupun lainnya. Hal tersebut dinilainya masih wajar.

Namun, hal yang sangat buruk yakni pelemahaman KPK dengan cara-cara sistematis, termasuk upaya melumpuhkan KPK dengan pembentukan Pansus Hak Angket KPK. 

Ruki berharap DPR berhenti menyerang KPK agar lembaga pimpinan Agus Rahardho itu bisa kuat dalam memerangi korupsi.

"Tolong teman-teman yang terlibat sebagai anggota DPR terhormat dan menyelenggarakan angket, berpikirlah kembali, negara ini ringkih akibat digerogoti korupsi, kok upaya-upaya pemberantasan korupsi dibuat kayak begini," ujarnya.

Jika pembentukan Pansus Hak Angket KPK untuk mengkritik lembaga antirasuah itu, seperti yang diklaim para anggota Pansus, sebetulnya KPK selama ini juga bukan lembaga yang antikritik. KPK selama ini selalu menerima kritik maupun masukan dari masyarakat. 

Ia pun meminta agar semua pihak, termasuk DPR menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Apalagi, KPK juga dibentuk karena lahirnya reformasi. 

"Tidak seharusnya dihambat dan dideligitimasi kehadirannya. Kami mengajak masyarakat bersama-sama mendukung dan mengawal KPK dalam melakukan tugas pemberantasan korupsi, kalau tidak benar, ajukan ke pengadilan, minta dipecat kalau perlu, tapi jangan lembaganya mau diamputasi seperti ini," tandasnya.

Terbaru
Hukum