Hukum

KPK akan periksa Laksamana Sukardi terkait skandal BLBI

5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:18
10 JUL 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Penyidik KPK terus memanggil beberapa saksi terkait Kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BDNI) untuk Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Kali ini yang akan dipanggil KPK adalah mantan menteri BUMN (1999-2000), Laksamana Sukardi.

Selain menteri era Presiden Abdurrahman Wachid tersebut, KPK juga akan memeriksa Wakil Ketua Bidang Administrasi BPPN, Sumantri Slamet.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsjad Temenggung)," ujar Jubir KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (10/07/2017).

Sebelumnya, pada Juni tahun 2013, Laksama Sukardi mengatakan bahwa pemberian SKL itu telah sesuai dengan prosedur yang berkekuatan hukum yakni melalui keputusan Tap MPR.

"Pemberian SKL itu sudah amanat MPR, karena bagi yang selesai, Tap MPR no 10/2000, meminta presiden untuk mempercepat penjualan aset BPPN dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi yang kooperatif. Bagi yang tak kooperatif diberikan sanksi hukum juga. Jadi SKL itu sudah merupakan produk konstitusi," ujarnya.

Menurutnya, pemberian SKL itu harus dijalankan lantaran merupakan kebijakan.

"Jadi ada Tap MPR yang harus dijalankan, kalau beliau melanggar bisa dimakzulkan. Di Tap MPR itu sudah jelas memberikan perintah kepada presiden untuk memberikan kepastian hukum. Waktu jaman ibu Mega itu, presiden masih (sebagai) Mandataris MPR," tambahnya.

Laksamana membeberkan ada beberapa obligator yang telah diberikan SKL pada saat itu lari dari tanggung jawabnya.

"Kan ada Exit Clause, kalau dikemudian hari diketemukan adanya misrepresentasi, itu bisa ditinjau lagi. Beberapa obligator yang diberikan SKL tak semua bertanggung jawab. Diberikan, ada yang kabur contohnya Antoni Salim," tutup Laksamana.

Dalam kasus ini, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Syafruddin diduga telah melakukan kongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

PT Gajah Tunggal merupakan salah satu perusahaan milik Sjamsul Nursalim. KPK kini tengah menelusuri sejumlah aset-aset milik Sjamsul terkait SKL BLBI ini, termasuk PT Gajah Tunggal tersebut.

‎Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sendiri yakn skema bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

 

Terbaru
Hukum