Hukum

Politisi PKS bantah nikmati uang korupsi e-KTP

4.2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
13:58
11 JUL 2017
Politisi PKS, Tamsil Linrung
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Tamsil Linrung memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedianya Tamsil bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong pada kasus korupsi mega proyek e-KTP.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangla AA (Andi Agustinus)," ujar Febri Diansyah, Saat dikonfirmasi, Selasa (11/07).

Selain itu pemeriksaan tersebut juga untuk mendalami proses penganggaran proyek e-KTP. "(Dan) Juga indikasi aliran dana terhadap sejumlah pihak," tuturnya

Sebelum masuk Gedung KPK, Tamsil mengatakan bahwa dirinya saat itu berada di Komisi IV dan di Banggar, oleh karena itu ia tidak mengetahui secara mendetail pembahasan proyek e-KTP di Komisi II itu.

"Nggak ada (tidak ada yang janggal) karena waktu itukan kita sebagai pimpinan banggar yah, hanya melakukan konsolidasi atas anggaran-anggaran yang ada kemudian menanyakan pihak pemerintaah dalam hal ini kemendagri dan kemenkeu apakah ada masalah mereka jawab ga ada, Komisi II juga saya tanyakan gaada masalah," katanua di depan Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

"Saat pembahasan di banggar tidak ada tapi di Komisi ga tau, karena itukan komisi. Kalau di banggar itu hampir tidak ada," tambahnya.

Selain itu ia juga membantah bahwa dirinya menikmati uang korupsi proyek e-KTP.

"Ga tau makanya nanti kita lihat. Nggak pernah (ditawarin duit)," jawabnya

Dalam kesempatan itu ia juga membantah bahwa ia mengenal Andi Agustinus alias Andi Narogong,"Gak kenal baru dengar nama juga sekarang, dirjennya juga ga kenal

Sebelumnya KPK sendiri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tamsil pada Jumat pekan lalu (06/07) namun karena saat itu ia berhalangan, KPK pun akhirnya memanggil ulang.

Sekedar informasi, dalam tuntutan disebutkan bahwa Tamsil Linrung yang saat itu sebagai Wakil Ketua Banggar DPR menerima US$ 700 Ribu dari Proyek e-KTP ini.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Ketiganya yakni Pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Irman, Sugiharto dan pengusaha Andi Agustinus. 

Untuk Irman dan Sugiharto sendiri saat ini sidangnya sudah masuk dalam Pledoi. Dimana mereka sebelumnya dituntut masing-masing tujuh dan lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum.

Selain itu Irman juga dikenai pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar US$ 273.700, Sin$ 6.000, dan Rp 2,4 miliar. Sementara Sugiharto dikenai pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 500 juta.

Sementara untuk Andi Narogong sendiri saat ini berkasnya masih dalam tahap penyidikan. 

Terbaru
Hukum