Hukum

PP Satria Gerindra sesalkan pemerintah keluarkan Perppu pembubaran ormas

4.8K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
13:59
12 JUL 2017
Ketua Umum PP Satria Gerindra Moh. Nizar Zahro
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Rencana pemerintah yang akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk membubarkan ormas HTI, disikapi oleh Pengurus Pusat Satuan Relawan Indonesia Raya (PP Satria). Organisasi sayap Partai Gerindra ini menilai proses pembubaran HTI haruslah sesuai dengan prosedur undang-undang.

"Ini kan negara hukum. Hukum diatas segalanya. Jadi presiden dengan menerbitkan perppu seakan ingin berada diatas hukum," kata Ketua Umum PP Satria Gerindra Moh. Nizar Zahro di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/07/2017).

Politisi yang juga anggota DPR RI ini menegaskan jika ingin membubarkan HTI, ada tahapan tindakan yang diatur dalam pasal 68 hingga pasal 72 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Yakni diberikan peringatan tertulis dahulu. Selanjutnya bisa dengan melakukan pembekuan sementara, setelah itu pemerintah dapat mengajukan gugatan melalui peradilan.

"Jadi penerbitan Perppu mengindikasikan pemerintah ingin menghindar dari proses pengadilan. Padahal, pengadilan merupakan hak setiap warga dan ormas untuk membela diri," ungkapnya

Karena itu, Nizar menilai sikap pemerintah terhadap ormas HTI sangat otoriter. Sikap otoriter ini menurutnya berbahaya. Sebab tidak menutup kemungkinan, ormas lainnya akan juga diperlakukan sama seperti HTI.

"Yang kita khawatirkan, pembubaran ormas yang tidak melalui pengadilan ini terus terjadi terhadap ormas lainnya. Apalagi terhadap ormas yang cenderung kritis terhadap pemerintah," pungkas politisi dari dapil Madura ini.

Terbaru
Hukum