Hukum

Irman mengaku tak memiliki kewenangan penuh dalam proyek e-KTP

5.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
20:33
12 JUL 2017
Irman
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Terdakwa korupsi e-KTP, Irman mengaku tidak memiliki kewenangan penuh saat ia menjabat sebagai Plt Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri karena berada di luar struktur pengadaan barang dan jasa proyek e-KTP.

Hal tersebut disampaikannya dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dengan harapan Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman.

"Berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pengguna anggaran atau PA itu dijabat Mendagri, KPA (kuasa pengguna anggaran) dijabat oleh Sesditjen dan PPK atau pejabat pembuat komitmen dijabat direktur. Sehingga saya selaku Plt Dirjen berada di luar struktur," ujarnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/07/2017).

Menurutnya, sebagai Plt Dirjen ia hanya mempunyai kewenangan memberikan dukungan kepada KPA dan PPK. Wujud nyatanya adalah dengan pemberian dukungan dalam menyukseskan e-KTP.

"Agar program tersebut sukses, saya membentuk Korwil (koordinator wilayah) untuk semua provinsi di seluruh Indonesia (yang) saya bagi menjadi lima Korwil. Saya juga lakukan sosialisasi dan menyakinkan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia terkait manfaat adanya e-KTP," katanya.

"Sedangkan yang berkaitan dengan pencairan dan penggunaan anggaran, saya tidak ikut campur dan saya serahkan sepenuhnya kepada PPK, KPA dan yang terkait lainnya," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Irman juga mengaku sangat menyesal terkait ketidakmampuannya menolak intervensi dari pihak-pihak lain yang menganggu kelancaran proyek e-KTP.

"Dengan jujur saya sampaikan saya sangat menyesal atas ketidakmampuan saya menolak intervensi dari beberapa pihak yang mengganggu kelancaraan pelaksanaan e-KTP dan mencemari niat naik saya dalam mensukseskan program e-KTP tersebut," sesalnya.

Bahkan ia juga mengaku sangat menyesal lantaran telat mengembalikan uang pemberian  inisiator Kelompok Tim Fatmawati, Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Saya juga sangat menyesal karena uang yang saya terima dari Andi Agustinus yang dititipkan dari terdakwa II, bapak Sugiharto tidak langsung saya kembalikan dan saya juga sangat menyesal atas ketidakmampuan saya menghindari dari berbagai Intervensi," tegasnya.

Menurutnya uang yang diterima dari Andi Narogong tersebut yang digunakan untuk kepentingan diluar proyek e-KTP ini telah dikembalikan kepada KPK.

"Namun demikian uang yang saya terima dan saya pergunakan untuk kepentingan lain diluar pembiayaan e-KTP telah saya kembalikan ke rekening penampungan BRI KPK," katanya.

Dalam kesempatan itu ia juga meminta maaf kepada seluruh rakyat indonesia atas kekhilafannya.

Terbaru
Hukum