Hukum

KPK periksa bekas ketua DPR terkait skandal e-KTP

6.2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
13:50
13 JUL 2017
Dok: Mantan ketua DPR, Ade Komarudin
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa mantan ketua DPR, Ade Komarudin. Politisi Golkar yang akrab disapa Akom ini mendatangi gedung KPK guna diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus Alias Andi Narogong dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. 

Akom memilih bungkam saat dikejar pertanyaan awak media dan langsung menuju lobi gedung KPK.

Sebelumnya Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Akom kali ini merupakan penjadwalan ulang. 

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus)," ujar Febri saat dikonfirmasi, Kamis (13/07).

Selain Akom, penyidik KPK juga memanggil kembali mantan anggota DPR dari Fraksi PPP Numan Abdul Hakim dan Mantan Politisi Hanura yang kini berpindah ke Gerindra, Djamal Aziz.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus)," kata Febri.

Selain anggota dan mantan anggota DPR itu, KPK juga bakal mengkorek informasi korupsi e-KTP dari dua saksi lainnya, mereka yakni Bos PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo dan Notaris, Hilda Yulistiawati.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka AA," tambah Febri.

Sebelumnya, dalam persidangan e-KTP di pengadilan tipikor, Irman mengaku mengenal Akom bahkan ia pernah memerintahkan anak buahnya (Drajat) untuk mengantarkan uang kepada Akom di rumah dinas anggota DPR di Kalibata.

"Itu saya panggil pak Giharto (Sugiharto) membicarakan (permintaan Rp 1 Milyar dari orang yang mengaku anak buah Akom). Ringkasnya, saya dan Giharto menugaskan Sudrajat (Drajat) untuk mengantarkan (Rp 1 Milyar) ke orang kepercayaan Akom yang menunggu rumah pak Akom di Kalibata," kata Irman.

Sudrajat pun kemudian melaporkan bahwa ia sudah meyerahkan uang tersebut kepada perempuan yang menunggui rumah dinas Akom. 
"Laporan pak Drajat sudah disampaikan. Katanya sudah diserahkan," ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Akom pun mempertanyakan siapa perempuan yang dimaksud. Selain itu, ia juga membantah pernah memerintahkan orang untuk meminta fulus terkait proyek e-KTP.

"Saya terus terang tidak pernah menyuruh, tidak pernah meminta ke pak Irman. Karena itu, saya minta dibantu pak Irman supaya jadi clear. Saya juga ingin dibantu orang yang menunggu rumah saya  itu siapa namanya orangnya, nomor teleponnya (berapa), supaya clear. Saya juga enggak enak terutama dengan masyarakat Indonesia," ujarnya.

"Saya tidak menerima uang dari hasil proyek e-KTP, karena sejak awal saya tidak terlibat, baik dalam hal perencanaan sampai dengan penentuan anggaran dan pelaksanaan proyek," lanjutnya.

Dia melanjutkan, ketidakterlibatan dirinya itu wajar karena kapasitas dirinya saat itu sebagai sekretaris fraksi, bukan ketua fraksi.

"Dan saya juga bukan juga sebagai pimpinan atau anggota Komisi II," tambahnya.

Terbaru
Hukum