Hukum

Fahri Hamzah: Pegawai KPK tak berhak lakukan judicial review

5.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
23:59
13 JUL 2017
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai, pegawai KPK yang mengajukan uji materi atau Judicial Review tentang UU MD3 yang mengatur pembentukan Pansus Hak Angket, termasuk pembentukan Pansus Hak Angket KPK tidak memiliki legas standing

"Saya kira perlu dicek dulu soal apakah pegawai KPK memiliki legal standing," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Ia beralasan, bila ada pihak yang mengajukan uji materi, haruslah pihak yang merasa dirugikan.

"Nah falsafahnya angket itu tidak merugikan siapa-siapa karena  itu pelaksaan tugas untuk kepentingan rakyat. Jadi gak rugikan siapa-siapa, gak rugikan KPK, gak merugikan pegawai KPK. Jadi ada persoalan legal standing," sebut politisi Golkar itu.

Oleh karena itu, karena pegawai KPK tidak memiliki legal standing, serta tidak dirugikan, maka sebaiknya MK menolak uji materi tersebut.

"Ya gak bisa. Itu harus ditolak. Saya kira dia tidak punya legal standing. Cari pihak yang punya legal standing," sebut dia.

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftarkan uji materi ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami akan mengajukan uji konstitusionalitas aturan yang menjadi sadar hukum Angket terhadap KPK," ujar salah satu pengurus Wadah Pegawai KPK, Lakso Anindito, di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Terbaru
Hukum