Hukum

KPK panggil auditor BPK terkait suap WTP Kemendes

4.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:11
17 JUL 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Penyidik KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan suap Pemberian Opini WTP di Kemendes PDTT TA 2016.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah auditor BPK RI yang akan diperiksa tersebut yakni Yudy Ayodya Baruna.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RSG (Rochmadi Sapto Giri-auditor BPK RI)," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Mantan Aktivis ICW itu melanjutkan bahwa pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk melengkapi berkas perkara Rochmadi. "Pemeriksaan ini di kasus ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dari RSG," tambahnya.

Sebelumnya pada Rabu (12/07) penyidik juga telah memeriksa auditor BPK RI yang lainnya yakni Andi Bonanganom.

Selain itu pada jumat lalu (14/07), KPK juga telah memeriksa, Mendes Eko Putro Sandjojo, sebagai saksi untuk tersangka Rochmadi Sapto Giri (RSG) terkait aliran dana suap dari anak buahnya di Kemendesa yakni Irjen Kemendesa Sugito dan Djarot Budi Prabowo sebesar Rp 240 Juta kepada Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat orang tersangka yakni, Irjen Kemendes PDTT, Sugito; Eselon III Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo; serta dua Auditor BPK RI, Rochmadi Sapto Giri, dan Ali Sadli. 

Atas perbuatannya, Sugito dan Jarot Budi Prabowo yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) hurub b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara untuk Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli yang diduga sebagai penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terbaru
Hukum