Hukum

Sidang putusan penerima suap pajak ditunda

6.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
17:40
18 JUL 2017
Handang Soekarno
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Sidang pembacaan putusan terhadap mantan kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno dalam perkara suap permasalahan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) hari ini ditunda lantaran ketua majelis hakim yang menyidangnya berhalangan hadir.

"Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Senin depan (24/07) karena ketua majelis perkara ini Pak Frangki (Framku Tambuwun) harus berangkat ke Manado," kata anggota majelis hakim,  Jhon Halasan Butarbutar dipengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/07/2017).

Menanggapi hal tersebut, Jaksa KPK dan Penasehat hukum terdakwa pun menerima usulan tersebut.

Sebagai nformasi, dalam perkara ini Handang dituntut oleh jaksa KPK selama 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider selama 6 bulan kurungan lantaran dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 3/ 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20/2001 tentang pemberantasan Tipikor.

"Terdakwa membenarkan bahwa dirinya menerima uang dari Rajamohanan sebesar Rp1,9 miliar. Sesuai dengan keterangan saksi, Yuli Kanestren dan Rajamohanan. Uang tersebut merupakan bantuan untuk mempercepat (pengurusan) persoalan di PT EKP. Mohan pernah menjanjikan Rp6 miliar pada terdakwa. Jadi, unsur menerima hadiah atau janji telah terbukti secara sah," ujar tim jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Menuntut supaya majelis hakim menyatakan menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun denda Rp 750 juta subsider selama 6 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan," lanjut Jaksa.

Menanggapi tuntutan tersebut, Handang pun mengaku bingung dan kecewa terhadap tuntutan JPU KPK. Menurutnya, sangat tidak adil lantaran dia sudah bertindak profesional saat pemeriksaan di KPK maupun di persidangan.

"Saya enggak tahu endingnya kenapa tuntutannya 15 tahun, karena saya bukan pelaku yang menggerakan, bukan juga pelaku yang melakukan, sebagai orang yang tidak memiliki kewenangan ke arah situ kenapa tuntutannya bisa 15 tahun?" keluhnya.

Menurutnya, sikap JPU KPK menuntut dirinya sangat berbeda saat menuntut orang lain. "Orang yang melakukan saja dan yang menyuruh melakukan tidak ada yang di atas 10 tahun kok (kenapa saya malah 15 Tahun)," ujarnya.

Handang membeberkan, dalam fakta persidangan JPU KPK sering melalukan pemotongan-pemotongan sehingga satuan konstruksinya tidak utuh.

"(Selain itu) yang paling penting adalah tugas saya kan banyak pak (saat masih menjabat kepala subdit bukber) jadi yang paling penting saya di kantor pusat setiap minggu saya (kerjanya) harus keliling daerah dan kalau itu bukan rekomendasi dari adik Iparnya Presiden, saya tidak akan mengurusinya," ujarnya.

Menurutnya, sebagai PNS eselon III dirinya tidak mungkin bisa menggerakkan perintah tersebut dan tidak mengkin bisa menolak rekomendasi yang diberikan atasannya.

"Kita ini eselon tiga pak, di atasnya lagi ada eselon dua pak. Kalau ada rekomendasi mana kita tahu," ujarnya

Selain itu, saat membacakan pledoinya, Handang juga mengaku tidak pernah membayangkan rencana hidupnya karena hidupnya menjadi berantakan dan berubah drastis.  

"Ini sungguh sangat mengerikan dan tidak terbayang karena itu lebih dari setengah masa kerja saya di Direktorat Jenderal Pajak. Hidup dan nasib saya jadi berantakan, misterius dan berubah drastis serta tidak jelas mau ke arah mana," katanya saat membacakan pledoi.

Terbaru
Hukum