Hukum

KPK cekal dua saudara kandung Andi Narogong

5.8K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
07:34
19 JUL 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan  keluar negeri terhadap dua orang keluarga Andi Agustinus Alias Andi Narogong yakni Dedi Prijono dan Vidi Gunawan terkait kasus suap proyek e-KTP.

"Untuk kasus e-KTP untuk saat ini ada dua penyidikan yang kita lakukan. Kami lakukan pencegahan terhadap dua orang terkait penyidikan dengan tersangka AA (Andi Agustinus). Ada dua orang yang kita cegah yakni Vidi Gunawan dan Dedi Prijono," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Febri mengatakan, surat permintaan cegah itu telah disampaikan lembaganya kepada Ditjen Imigrasi Kemkumham pada 5 Juli 2017.

"Kita lakukan pencegahan ke luar negeri untuk 6 bulan kedepan, terhitung sejak 5 juli 2017

Dalam kesempatan itu Febri juga menegaskan bahwa KPK juga telah mencegah Ketua DPR, Setya Novanto untuk bepergian ke luar negeri sejak 10 April lalu saat ia masih menjadi saksi.

"SN (Setya Novanto) sudah dicegah saat berstatus saksi untuk tersangka AA sejak 10 April 2017," katanya.

Sebelumnya dalam persidangan di pengadilan Tipikor Vidi mengakui bahwa ia pernah membagikan uang kepada pejabat Kemendagri, Sugiharto melalui anak buahnya, Yosep Sumartono.

"Benar yang mulia, ngasihnya empat kali kepada suruhannya pak Giarto (Sugiharto), Pak Yosep Sumartono," kata Vidi 

Menurut Vidi, pemberian uang itu dilakukannya selama empat kali dan atas perintah kakaknya, Andi narogong. Adapun ke empat lokasi tersebut yakni di Holland Bakery Kampung Melayu, Pom Bensin Bangka Raya dan terkahir di Pom Bensin Auri.

Sementara untuk Dedi sendiri saat bersaksi dipengadilan Tipikor ia mengakui bahwa dirinya menjadi tuan rumah pertemuan beberapa konsorsium pemain proyek e-KTP di kawasan Fatmawati.

"Saya hanya mewakili pak Andi, adik saya. Juli 2010 saya diajak untuk ikut proyek e-KTP. Di situ juga ada Pak Isnu atau pak siapa lagi lupa namanya, yang mewakili PNRI, ada juga Johanes Tan, Pak Paulus Tanos, Bobby dan lainnya. Itu kantor saya, saya memang ikut rapat, tapi saya tidak tahu isi materinya secara penuh, karena saya sering diwakili staf saya," kata Dedi.

Saat ditanya Tim JPU KPK mengapa pertemuan tersebut bisa terjadi sejak bulan Juli 2010, padahal penetapan baru ada pada bulan Desember 2010 dan lelang proyek e-KTP dilakukan pada tahun 2011. "Kan sudah ada proyek uji cobanya dan juga dari media banyak informasi," jawabnya.

"Pak Andi menyampaikan beliau ingin ikut lelang (proyek e-KTP), nah beliau minta saya untuk mewakilinya," tambahnya.

Terbaru
Hukum