Hukum

KPK cegah Fayakhun Andriadi ke luar negeri

5.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
07:52
19 JUL 2017
Fayakhun Andriadi
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat pencegahan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM guna mencegah anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi berpergian ke luar negeri selama enam bulan guna kepentingan penyidikan dalam kasus dugaan suap pengadaan satelit pemantau di Badan Keamanan Laut (Bakamla), dengan tersangka Nofel Hasan.

Selain Fayakhun, KPK juga mencegah Director PT Rohde and Scharwz Indonesia, Erwin S. Arief dalam perkara yang sama dengan waktu yang sama yakni enam bulan.

"KPK lakukan pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang yang pertama, Fayakhun adalah anggota DPR RI 2014-2019 dan yang kedua, Erwin arif, pencegahan akan dilakukan selama enam bulan dan ini terhitung kita lakukan di akhir juni yang lalu seperti yang disampaikan sebelumnya penanganan kasus indikasi korupsi atau indikasi suap di bakamla," katanya di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta, kemarin.

Menurut Febri, pencegahan Fayakhun dan Erwin dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Diduga kedua orang tersebut mengetahui proses anggaran dalam proyek tersebut.

"Jadi ada kebutuhan pemeriksaan agar proses penyidikan berjalan lebih efektif, tidak terganggu atau terhambat apabila yang bersangkutan ke luar negeri," ujarnya.

"Indikasi suap di Bakkamla tersebut kami mulai dalami beberapa info yang baru termasuk diantaranya terkait proses penganggaram jadi ada dua orang yang dicegah," tambahnya.

Terkait dugaan suap dalam pembahasan di DPR, Febri menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami proses dan aliran duit yang mengalir ke DPR.

"Ada fakta persidangan yang muncul yang perlu kita dalami lebih lanjut. Selain indikasi suap yang kita tangani, ternyata ada proses pembahasan anggaran, tentu salah satu yg terlibat adalah pihak DPR yang masih perlu kita dalami lebih lanjut, dan (akan kita) lakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPR RI atau dari eksekutif terkait," bebernya.

Sebagai informasi, Mitra kerja Bakamla di DPR yakni Komisi I. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor lalu, Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah menyebutkan telah menggelontorkan uang sebesar Rp 24 miliar ke Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi.

Fahmi mengatakan uang tersebut dibagikan ke sejumlah anggota DPR periode 2014-2019 mereka yakni Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Eva Sundari dan dari Fraksi PKB Bertus Merlas, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakun Andriadi, Pejabat kementerian keuangan dan pejabat Bappenas.

Hal tersebut ia ketahui dari pengakuan Ali Fahmi atau Fahmi Habsyi. Untuk diketahui, Ali Fahmi atau Fahmi Habsyi ini merupakan pengusaha dengan jabatan sebagai Direktur PT Viva Kreasi Investindo. Selain itu Ali Fahmi juga seorang kader PDI-Perjuangan.

Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
Hukum