Hukum

Upaya Yusril selamatkan HTI

7.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
14:56
19 JUL 2017
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews – Kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra tengah memikirkan cara penyelamatan terhadap keputusan pembubaran ormas tersebut oleh Kemenhumkan yang berdasar pada No. 2 Tahun 2017.

Yusril pada Selasa (18/07/2017) telah mendaftarkan permohonan uji materil atas Perpu No. 2 Tahun 2017 ini ke Mahkamah Konstitusi. Namun, karena hari ini telah resmi dicabut status badan hukumnya dan dibubarkan, HTI bukan lagi subyek yang menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo UU No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang.

“Kami kini sedang memikirkan langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini. Kami juga sedang menyiapkan langkah untuk menggugat pencabutan status badan hukum dan pembubaran HTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara,” katanya di Jakarta, Rabu (19/07/2017).

Yusril mengaku sadar posisi kliennya yang lemah berhadapan dengan pemerintah yang menggunakan Perpu No 2 Tahun 2017 dalam membubarkan HTI ini. “Namun kami tidak boleh menyerah untuk menegakkan hukum dan keadilan, betapapun perjuangan itu berat, panjang dan berliku. Kezaliman jangan dibiarkan. Kediktatoran jangan diberi tempat di negeri tercinta ini," katanya.

Tuding Jokowi otoriter

Terhadap keputusan pembubaran HTI tersebut, Yusril menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo telah bertingak otoriter.

"Saya sejak awal mengatakan bahwa Perppu ini membuka peluang bagi Pemerintah menjadi diktator. Pemerintah secara sepihak berwenang membubarkan ormas tanpa hak membela diri dan tanpa "due process of law" atau proses penegakan hukum dan adil dan benar sesuai asas negara hukum yang kita anut," katanya.

Menurut Yusril, mendirikan ormas bukan sesuatu yang perlu izin pemerintah. SK Menhumkan tentang pengesahan berdirinya sebuah badan hukum tidak dapat berfungsi seperti Surat Izin Mengemudi yang dikeluarkan Polisi. Dia menggunakan logika, SIM dikeluarkan supaya seseorang boleh melakukan sesuatu yang dilarang. Mengemudi di jalan raya itu prinsipnya dilarang karena bisa membahayakan orang lain. Namun, seseorang boleh melanggar larangan itu, kalau dia punya Surat Izin yang disebut SIM itu.

"Kebebasan berserikat dan berkumpul bukanlah sesuatu yang dilarang seperti mengemudi di jalan raya, melainkan adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 45. Karena itu, SK Menkumham tentang pengesahan badan hukum ormas yang didirikan, bukanlah surat izin sebagaimana dengan sesatnya dipahami oleh Menko Polhukam,” katanya.

Pembubaran terhadap HTI dianggap menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu. Pelanggaran terhadap pasal ini dijatuhi sanksi administratif dan/atau pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a jo Pasal 61 ayat (1) huruf c jo ayat (3) huruf b.

“Saya belum tahu apakah sanksi pidana akan dijatuhkan atau tidak. Seandainya dijatuhkan, maka sanksi pidana bagi setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, menurut Pasal 59 ayat (4) Perpu ‘dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (2)’,” kata Yusril.

Pasal 82A ayat (2) berbunyi lengkap, "Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Dengan redaksi tersebut, menurut Yusril, pasal 82A ayat (2) Perppu menegaskan bahwa pengurus dan anggota ormas "anti-Pancasila" bisa dipidana, tidak terbatas hanya kepada aktor intelektualnya saja.

“Ini jelas merupakan sanksi pidana yang tidak pernah ada di zaman penjajahan Belanda, zaman Orde Lama dan Orde Baru. Bayangkan kalau ada 1 juta anggota ormas, begitu dikenakan sanksi pidana, semuanya bisa dipenjara sampai seumur hidup,” katanya.

Terbaru
Hukum