Hukum

Terbukti korupsi e-KTP, ini hukuman untuk Irman dan Sugiharto

8.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:54
20 JUL 2017
Ilustrasi
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan putusan tujuh tahun kepada mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Irman, dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 Irman selama 7 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Kamis (20/07/2017).

Selain itu, Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I, Irman sebagaimana dia nikmati dalam proyek e-KTP tersebut. Namun, jika ia tidak mampu untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun.

"Menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa I Irman US$ 500 ribu dikurangi 300 ribu dolar AS dan Rp 50 juta selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap," katanya.

"Apabila dalam waktu tersebut tidak dibayar, maka harta benda yang dimiliki terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun," lanjutnya.

Sementara itu, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider  satu bulan kurungan.dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik (KTP-e).

Kepada Sugiharto, Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana ia nikmati dalam proyek e-KTP tersebut. Jika tidak mampu untuk membayar uang pengganti tersebut, dia akan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa II, Sugiharto sebesar US$50 ribu dikurangi pengembalian 30 ribu dolar AS dan kendaraan roda empat yaitu 1 unit Honda Jazz senilai Rp150 juta selambat-lambatnya 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu tersebut tidak dibayar, maka harta benda terdakwa disita jaksa dan dilelang menutupi uang pengganti dalam hal terpidana tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka akan dipidana penjara selama 1 tahun," jelasnya.

Hakim menjatuhkan putusan tersebut lantaran keduanya dinilai terbukti bersalah berdasarkan dakwaan kedua dari pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun pertimbangan yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan mereka bertentangan dengan program pemberantasan korupsi dan merugikan negara.

"(Dan juga merugikan) masyarakat pada umumnya, karena program e-KTP merupakan program penting dan strategis, perbuatan masif yang dampaknya masih dirasakan sampai saat ini. Banyak masyarakat belum memiliki e-KTP serta merugikan keuangan negara," tegas Hakim.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum. "Mengakui perbuatan dan kesalahannya serta telah mengembalikan uang," lanjutnya.

Menanggapi putusan tersebut, kedua terhukum belum menyatakan sikap menerima atau banding.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
Hukum