Hukum

Ratu Atut divonis 5,5 tahun penjara

24.2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
18:10
20 JUL 2017
Ratu Atut Chosiyah
Editor
Abdullatif Assalam
Sumber
Antara

Rimanews - Mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah divonis 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten dan memeras anak buahnya hingga Rp500 juta untuk biaya istighasah (pengajian).

Vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (20/07/2017), lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Atut divonis delapan tahun penjara dengan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Putusan diambil berdasarkan dakwaan pertama alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif pertama yaitu pasal 3 dan pasal 12 huruf e jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Hal yang meringangkan, terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatan dan telah mengembalikan Rp3,8 miliar," kata ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Masud.

Dalam dakwaan pertama, Atut disebut bersama-sama dengan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, melakukan pengaturan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Banten pada APBD 2012 dan APBD Perubahan 2012. Keduanya juga mengatur pelaksanaan anggaran pada pelelangan pengadaan Alkes RS Rujukan Banten tahun anggaran (TA) 2012 sehingga memenangkan pihak-pihak tertentu dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp79,79 miliar sesuai laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 31 Desember 2014.

Dari perbuatannya, Atut mendapatkan keuntungan Rp3,859 miliar. Sementara Wawan untung Rp50,083 miliar, Yuni Astuti Rp23,396 miliar, Djadja Buddy Suhardjo Rp240 juta, Ajat Ahmad Putra Rp295 juta, Rano Karno Rp700 juta, Jana Sunawati Rp134 juta, Yogi Adi Prabowo Rp76,5 juta.

Tatan Supardi juga mendapatkan keuntungan Rp63 juta, Abdul Rohman Rp60 juta, Ferga Andriyana Rp50 juta, Eki Jaki Nuriman Rp20 juta, Suherma Rp15,5 juta, Aris Budiman Rp1,5 juta dan Sobran Rp 1 juta.

Kerugian negara bertambah karena ada pemberian fasilitas berlibur ke Beijing, Cina, berikut uang saku senilai total Rp1,659 miliar untuk pejabat Dinkes Banten, tim survei, panitia pengadaan dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan.

"Terdakwa telah menerima 25 persen dalam proses rancangan pengadaan alkes yaitu sejumlah Rp3,8 miliar," tambah hakim.

Atut selaku pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten pada 2005 dan menjabat sebagai gubernur definitif untuk periode 2007-2012 dan 2012-2017 selalu meminta komitmen kepada para pejabat untuk loyal kepada dirinya dan adiknya Wawan yang merupakan pemilik atau komisaris utama PT Bali Pacific Pragama (PT BPP).

Atut meminta komitmen loyalitas Kepala Dinkes Banten Djaja agar mendukung Atut sebagai gubernur Banten 2007-2012 dan 2012-2017. Djaja kemudian menandatangani surat pernyataan loyalitas pada 14 Februari 2006 di hotel Kartika Chandra Jakarta. 

Atut mengarahkan Djaja agar setiap proses pengusulan anggaran maupun pelaksanaan proyek-proyek pekerjaan yang ada pada Dinkes Banten dikoordinasikan dengan Wawan. Proyek pertama yang dikerjakan Wawan adalah pengadaan Alkes RS Rujukan Banten pada Dinkes Banten pada APBD 2012.

"Dengan demikian kerugian negara mencapai Rp79,79 miliar sesuai pemeriksaan keuangan BPK, unsur merugikan keuangan negara dapat dibuktikan," ungkap hakim.

Pengadaan kedua dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran Alkes RS Rujukan Banten dalam APBD Perubahan TA 2012 dibuat empat paket pengadan dengan Yuni mempersiapkan daftar harga yang sudah digelembungkan dengan memperhitungkan keuntungan Wawan sebesar 56,5 persen dari nilai kontrak.

Selanjutnya dalam dakwaan kedua, Atut terbukti memerintahkan Djadja, Kadis Perindustrian dan Perdagangan serta Kadis Pendidikan Banten Hudaya Latuconsina, Kadis Sumber Daya Air dan Pemukiman (SDAP) Banten Iing Suwargi serta Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Banten Sutadi untuk memberikan total Rp500 juta untuk keperluan istighasah.

Karena merasa tertekan dan takut diberhentikan oleh Atut, maka keempatnya memberikan uang Rp500 juta di rumah Atut dengan rincian Djaja sebesar Rp100 juta, Hudaya sebesar Rp150 juta, Iing sebesar Rp125 juta dan Sutadi sebesar Rp125 juta.

Pada 10 Oktober 2013, setelah uang terkumpul, Ratu Atut memerintahkan Riza Martina dan Rendi Allanikika Pratiaksa menyerahkan uang sebesar Rp495 juta kepada ustaz Haryono di rumahnya di Bekasi, selanjutnya Haryono melakukan 9 kali istigasah di Bekasi untuk Ratu Atut.

Atas putusan itu, jaksa penuntut umum KPK menyatakan pikir-pikir.

Dengan vonis ini, artinya menambah masa penahanan Atut yang sudah sudah divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan suap kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait dengan Pilkada Lebak pada 2014 lalu.

KATA KUNCI : , , , , , ,
Terbaru
Hukum