Hukum

Rincian aliran uang korupsi e-KTP ke Ade Komaruddin, Miryam dan Markus Nari

6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
19:59
20 JUL 2017
Editor
Dhuha Hadiansyah
Sumber
Antara

Rimanews - Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyampaikan rincian penerimaan uang untuk anggota DPR Miryam S Haryani, Markus Nari dan Ade Komarudin dalam pertimbangan vonis korupsi KTP-Elektronik.

"Yang diserahkan kepada Miryam S Haryani seluruhnya 1,2 juta dolar AS yang diserahkan pertama 100 ribu dolar AS oleh Josep Sumartono sedangkan sisanya dilakukan terdakwa II Sugiharto kepada Miryam S Haryani melalui ibunya bertempat di rumah Miryam S Haryani," kata anggota majelis hakim Frangki Tambuwun dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/07/2017).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan anggota DPR dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani menerima sejumlah 1,2 juta dolar AS, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Markus Nari menerima 400 ribu dolar as atau Rp4 miliar dan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Ade Komarudin mendapatkan 100 ribu dolar AS.

"Uang untuk Miryam S Haryani berasal dari Andi Agustinus, sedangkan jumlah uang yang diterima Terdakwa II Sugiharto dari Andi Agustinus seluruhnya 1,5 juta dolar AS yang diserahkan Vidi Gunawan adik kandung Andi Agustinus melalui Josep Sumartono (staf Ditjen Dukcapil Kemendagri), selain itu terdakwa II juga menerima dari Paulus Tannos sejumlah 300 ribu dolar AS," tambah hakim Frangki.

Dari uang itu yang diterima Sugiharto itu, sebesar 400 ribu dolar AS diserahkan kepada Markus Nari.

"Penyerahan uang ke Markus Nari bermula dari Markus menemui terdakwa I Irman di ruang kerjanya. Pada waktu itu Markus Nari meminta Rp5 miliar lalu terdakwa II meminta ke Anang S Sudihardja dan meminta kepada Vidi Gunawan untuk menyerahkan kepada terdakwa II. Uang selanjutnya diserahkan kepada Markus Nari di gedung tua dekat TVRI Senayan dengan mengatakan Pak ini titipan dari Pak Irman, cuma Rp4 miliar tidak cukup Rp5 miliar dan dijawab Markus Nari Ya tidak apa-apa," jelas hakim Frangki. 

Pada Mei-Juni 2012, Sugiharto lalu menghadap Irman dengan mengatakan "Pak Irman tadi ada yang datang ke ruangan saya, tadi dia titip uang untuk Ibu Diah 300 ribu dolar AS, untuk Pak Irman 300 ribu dolar AS dan saya 100 ribu dolar AS". 

"Seluruhnya dititip ke terdakwa II yang selanjutnya telah diserahkan ke bagian-bagian masing-masing yaitu kepada Diah Angraeni yang saat itu menjadi Sekretaris Kementerian Dalam Negeri sebesar 300 ribu dolar AS, Irman sebesar 300 ribu dolar AS dan Sugiharto sebesar 100 ribu dolar AS. 

"Selanjutnya uang diserahkan ke Ade Komarudin melalui Drajat Wisnu Setiawan. Terdakwa I juga menerima dari terdakwa II sebesar 200 ribu dolar AS untuk kepentingan penalangan tim supervisi yang dikelola Suciati dan dari uang itu sebesar Rp50 juta untuk kepenitingan diri terdawa I," tambah hakim Frangki.

Terkait perkara ini, Markus Nari dan Miryam S Haryani sudah menjadi tersangka sedangkan Ade Komarudin belum.

Majelis hakim yang terdiri dari Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tumbuwun, Emilia, Anwar dan Ansyori Saifudin dalam perkara ini memvonis mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar denda 500 ribu dolar AS dikurangi 300 ribu dolar AS dan Rp50 juta subsider 2 tahun kurungan.

Sementara itu, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 1 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 50 ribu dolar AS dikurangi pengembalian 30 ribu dolar AS dan Rp150 juta subsider 1 tahun kurungan.

Ade Komaruddin membantah

Mantan Ketua DPR Ade Komaruddin, saat itu menjabat Sekretaris Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat, membantah  menerima uang dari anggaran proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP. Ia menampik tudingan telah menerima uang dari mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.

Menurut politikus yang akrab disapa Akom itu, dia sudah mengklarifikasi hal tersebut saat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sewaktu diperiksa KPK, ujar Akom, tidak ada pertanyaan lebih lanjut terkait hal ini.

"Keterangan tersebut (bahwa dia menerima uang) hanya berdasarkan dari keterangan Bapak Irman sepihak," kata Ade dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (9/03/2017).

Akom  mengaku bahwa sejak awal dia tidak terlibat dalam hal perencanaan, penentuan anggaran dan pelaksanaan proyek ini. Sebab, saat itu ia menjabat sebagai sekretaris fraksi. "Bukan ketua fraksi dan bukan juga sebagai pimpinan atau anggota Komisi II," ucapnya.

Terbaru
Hukum