Hukum

GPS KPK tantang Agus Rahardjo jawab cuitan Fahri Hamzah

5.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
21:27
21 JUL 2017
Gerakan Pemuda Selamatkan KPK (GPS KPK) menyambangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Rimanews
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Perwakilan Mahasiswa dari berbagai Kampus yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Pemuda Selamatkan KPK (GPS KPK) menyambangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mendukung KPK agar tetap kokoh.

Menurut mereka, saat ini Institusi KPK selalu mendapat serangan dari Internal maupun eksternal. 

Untuk serangan dari eksternal salah satunya yakni dari Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yang menuding Ketua KPK, Agus Rahardjo memiliki konflik kepentingan (Conflict of Interest) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. 

Hal tersebut dikatakan Fahri Lantaran saat proyek e-KTP sedang bergulir, Agus menjabat sebagai ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). 

Ketua GPS KPK, Miharji yang juga mahasiswa dari Universitas Jayabaya mengatakan dengan tegas bahwa sebaiknya Agus Rahardjo harus berani memisahkan kepentingannya tersebut.

"Kami mendorong agar institusi KPK berani mengevaluasi diri mulai dari level pegawai hingga pimpinan. Disisi lain, Ketua KPK Agus Rahardjo juga harus memisahkan masalah pribadi dengan institusi KPK agar KPK tidak ikut terbawa-bawa dalam pusaran kegaduhan politik yang berpotensi menghambat kinerja KPK," ujarnya di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta (21/07).

Sementara itu anggota GPS KPK lainnya, Wulandari juga meminta agar Agus segera menjawab semua tidingan yang dilayangkan oleh Fahri kepadanya.

"Mas Agus harus berani menjawab 10 pertanyaan Fahri Hamzah, Jangan sampai Institusi KPK tersandera (Lantaran bersikap diam)," kata Wanita berparas cantik itu saat membagi-bagikan mawar kepada wartawan.

Menanggapi permintaan Mahasiswa tersebut, perwakilan Pengaduan Masyarakat KPK, Tata Khoiriah menjelaskan bahwa pertanyaan yang dilontarkan Fahri telah dijawab oleh Pimpinan KPK. Salah satunya mengenai kebijakan LKPP saat dipimpin Agus Rahardjo yang meminta sembilan tender proyek pengadaan e-KTP dipecah.

"Terimakasih atas dukungan teman-teman kepada KPK, untuk pertanyaan tersebut pimpinan telah menjawab dangan tegas, waktu itu LKPP sebagai pendamping dan disitu pimpinan telah memberikan pernyataan LKPP mundur dari pendampingan karena rekomendasi tidak dijalankan," ujarnya

Dari pantauan Rimanews, aksi GPS itu berlangsung damai bahkan aksi itu juga di isi dengan memberikan bunga mawar kepada awak media dan pegawai keamanan KPK.

Sebelumnya Melalui Akun twitter pribadinya @Fahrihamzah pada 20 Juli 2017 kemarin, Pimpinan DPR dari Fraksi PKS itu melayangkan 10 pertanyaan kepada agus Rahardjo terkait latar belakang Agus Rahrdjo dalam kasus dugaan proyek pengadaan e-KTP. 

Adapun isi Twitter tersebut yakni sebagai berikut :

1. Setelah sistem lelang disepakati Tim yang LKPP ada di dalamnya apakah betul bapak meminta 9 tender dipecah? 

2. Betulkah bapak menyampaikan kepada panitia tender bahwa "Kalau konsorsium Telkom kalah proyek ini bisa gak jalan".

3. Hal itu terjadi sekitar april 2011 sebelum tender diumumkan, "Betulkah bapak bertemu sekjen dan Irman (terdakwa?)

4. Betulkah bapak minta bertemu 4 mata dengan Mendagri dan ditolak karena Mendagri minta ada saksi dan notulen?

5. Kenapa di dalam dakwaan hanya ada time line lelang tapi tidak muncul bahwa lelang 21 Februari 2010 itu diumumkan setelah dapat persetujuan dari bapak?

6. Kenapa tidak muncul dalam dakwaan bahwa 3 hari setelah lelang diumumkan lalu bapak menginterupsi agar paket dipecah?

7. Kenapa tidak muncul dalam dakwaan bagaimana perdebatan di Kantor Wapres yang dipimpin oleh Pak Sofyan Jalil untuk menuntaskan masalah dengan bapak?

8. Lalu tiba-tiba mendekati lelang, PT Telkom tiba-tiba ikut dan bapak meyakinkan panitia bahwa hanya PT Telkom yang bisa mengerjakan proyek ini?

9. Bukankah pernah ada kesepakatan PT Telkom tidak ikut jadi peserta tapi akan dijadikan sebagai penyedia layanan?

10. Apakah bapak mengetahui penggeledahan kantor Kemendagri tgl 4 Mei 2011 oleh Polda Metro?‎

Terbaru
Hukum