Hukum

Gerindra mundur dari Pansus Hak Angket KPK

10.2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
20:33
24 JUL 2017
Dok. Aksi menolak hak angket KPK.
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Fraksi Partai Gerindra mengundurkan diri dari Panitia Khusus Hak Angket KPK karena mencium adanya upaya untuk melemahkan lembaga antirasuah itu oleh oknum anggota DPR di Pansus.

“Karena Fraksi Gerindra melihat ada oknum-oknum yang melemahkan KPK. Kami melihat ada langkah-langkah yang mau melemahkan kelembagaan KPK. Kalau ini yang ada, maka kami harus keluar,” kata Desmon J. Mahesa, anggota DPR dari Gerindra, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/07/2017).

Dalam surat pengunduran diri fraksi Gerindra yang ditandatangani pada 20 Juli, tidak disebutkan secara jelas alasan pengunduran diri tersebut. 

Angket merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada DPR untuk menjalankan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 A UUD 1945.

Menurut Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ali Lubis, penggunaan hak angket terhadap KPK sudah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 khususnya dalam Pasal 79 ayat 3.

"Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah Hak DPR untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Dia mendukung penggunaan hak angket DPR terhadap KPK karena dianggap sebagai bentuk evaluasi.

"Sebab tidak ada satupun manusia dapat menjamin kalau Lembaga KPK didalam menjalankan tugas dan wewenangnya di dalam memberantas korupsi sudah sesuai dengan harapan semua orang? Sebab saat ini, masih ada beberapa kasus yang ditangani oleh KPK belum juga selesai, lalu apakah ada jaminan pula di dalam penggunaan anggarannya KPK tidak menyimpang?" kata Ali beberapa waktu lalu kepada Rimanews.

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, bahkan menyatakan bahwa DPR memiliki wewenang untuk membubarkan KPK.

Dia membandingkan pembubaran KPK dengan komando pemulihan keamanan dan ketertiban (Kopkamtib) di era presiden Soeharto.

"Dulu presiden Soeharto membentuk Kopkamtib karena pasca G30S/PKI untuk memperkuat kepolisian. Tapi ketika sudah aman, maka presiden Soeharto membubarkan Kopkamtib," kata Yusril di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/07/2017).

"Sama halnya KPK, saat dibentuk bertujuan untuk memperkuat kepolisian dan kejaksaan. Jadi, KPK bisa dibubarkan dan itu terserah pada DPR dan pemerintah."

Menurut Yusril, KPK dibentuk menggunakan undang-undang dengan tujuan untuk melakukan supervisi bila kepolisian dan Kejaksaan Agung tak mampu memberantas korupsi.

"Jadi kalau mau bubarkan KPK, terserah DPR dan pemerintah. Apalagi, KPK dibentuk dengan UU. Kewenangan KPK berdasarkan KUHAP kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Ternasuk soal SP3 yang diatur dalam KUHAP. Pansus Hak Angket KPK lah nanti," kata Yusril.

KATA KUNCI : , , , , ,
Terbaru
Hukum