Hukum

Suap PUPR Mojokerto, KPK periksa empat anggota DPRD

5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:43
25 JUL 2017
Ilustrasi
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Penyidik KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat Anggota DPRD Mojokerto, Jawa Timur, terkait dugaan suap pengalihan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mojokerto tahun 2017.

Keempat anggota DPRD yang diperiksa tersebut yakni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Suliyat, Partai Amanat Nasional (PAN) Aris Satriyo Budi, Partai Demokrat Udji Pramono dan Partai Golkar Anang Wahyudi.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka UF (Umar Faruq)," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (25/07/2017).

Selain anggota wakil rakyat dari Mojokerto, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap salah satu tersangka, yaitu Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Mojokerto ‎Wiwiet Febriyanto (WF).

"Kami juga memeriksa satu tersangka yakni WF," katanya.

Dalam kasus suap pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan Dinas PUPR Mojokerto tahun 2017, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, mereka adalah Wiwiet, Ketua DPRD Mojokerto Purnomo dan dua wakilnya, Umar dan Abdullah Fanani. 

Penetapan tersangka itu berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Satgas KPK di Mojokerto. Wiwiet diduga memberikan suap kepada jajaran pimpinan DPRD Mojokerto setelah terjadi kesepakatan akan memberikan komitmen fee sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan pengalihan anggaran tersebut.

Atas perbuatannya, Wiwiet selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara para penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

KATA KUNCI : , , , , ,
Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
Hukum