Hukum

KPK periksa Wali Kota dan Sekda Mojokerto terkait suap proyek PUPR

4.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:47
27 JUL 2017
Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Penyidik KPK kembali memanggil Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap pengalihan anggaran Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka UF (Umar Faruq, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto)," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (27/7/2017).

Selain Walikota Mojokerto, penyidik juga memanggil beberapa saksi lain, Di antaranya yakni Sekretaris Daerah Mojokerto, Agus Nirbito dan Wakil Ketua DPRD Mojokerto, Abdullah Fanani.

"Keduanya juga diperiksa dalam kasus yang sama," ujarnya.

Sebelumnya penyidik juga telah memanggil beberapa saksi yakni lima anggota DPRD Mojokerto. Mulai dari Dwi Edwin Endra Praja, Darwanto, Sonny Basoeki Rahardjo, Yuli Veronica Maschur, dan Junaedi Malik. 

Kemudian pada hari selasa lalu penyidik juga memeriksa ‎empat anggota DPRD Mojokerto untuk tersangka Umar Faruq, mereka yakni anggota DPRD PDIP, Suliyat, anggota DPRD dari PAN, Aris Satriyo Budi, anggota DPRD dari Demokrat, H. Udji Pramono, anggota DPRD dari Golkar, Anang Wahyudi.

Sekedar informasi, dalam kasus suap pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto tahun 2017, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, ke empat orang tersebut yakni, Ketua DPRD Mojokerto, Purnomo dan dua wakilnya, yakni Umar Faruq dan Abdullah Fanani, serta Kepala Dinas PU Mojokerto, Wiwiet Febryanto. 

Penetapan tersangka itu berawal dari OTT yang dilakukan Satgas KPK di Mojokerto, Wiwiet Febryanto diduga memberikan suap kepada jajaran pimpinan DPRD Kota Mojokerto setelah terjadi kesepakatan akan memberikan komitmen fee sejumlah Rp 500 juta untuk memuluskan pengalihan anggaran tersebut.

Atas perbuatannya Wiwiet selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara penerima suap yakni tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto yakni Purnomo, Umar Faruq, dan Abdullah Fanani disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Terbaru
Hukum