Hukum

KPK kembali periksa keponakan Setnov

3.4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:11
31 JUL 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap keponakan Ketua DPR RI, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo sebagai saksi dalam kasus mega proyek E-KTP yang telah merugikan negara sebesar 2,3 triliun.

Sedianya, Irvanto akan digali keterangannya untuk tersangka Setya Novanto yang diduga menjadi dalang korupsi proyek E-KTP.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto (SN)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (31/7/2017).

Selain memeriksa ponakan Setnov, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya yakni, wiraswastawan bernama Toni dan karyawan swasta bernama Yuliana.

"Keduanya juga akan diperiksa untuk tersangka yang sama," sambungnya.

Seperti diketahui, sebelumya KPK telah menggeledah rumah Irvanto di Kompleks Kelapa Hijau, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (28/7).

Dalam penggledahan itu, KPK berhasil menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Selain itu, KPK juga telah mencegah Irvanto ke luar negeri selama enam bulan mulai 21 Juli 2017.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (27/4), Irvanto mengaku telah memimpin konsorsium Murakabi Sejahtera, yang merupakan salah satu peserta lelang proyek E-KTP.

Dia juga mengaku aktif di Partai Golkar, yang dipimpin oleh pamannya, dan bahkan sejak 2016 menjadi wakil bendahara DPP Golkar.

Ia mengatakan membeli PT Murakabi pada 2006 dengan membeli saham adik Andi Narogong, Vidi Gunawan, yang katanya merupakan teman SMA dia di Bogor.

Irvanto menjabat sebagai manajer pengembangan bisnis PT Murakabi Sejahtera pada 2007-2010 dan pada 2010 menjadi direktur perusahaan yang bergerak di bidang printing dan security printing itu.

Dia pun mengaku pernah datang ke ruko Fatmawati yang beralamat di Graha Mas Fatmawati Blok B No. 33-35, Jakarta Selatan tempat Andi Narogong mengatur para pengusaha untuk mengerjakan proyek KTP elektronik untuk mengatur pelelangan sehingga konsorsium yang mereka inginkan dapat menang lelang.

Terbaru
Hukum